30 Contoh Teks Editorial berdasarkan Struktur & Jenis | Bahasa Indonesia Kelas 12

Artikel Bahasa Indonesia Kelas 12 ini akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan contoh dari  teks editorial, Yuk belajar!

—

 

Halo, guys! Apakah kamu senang membaca berita atau barangkali bercita-cita menjadi jurnalis ke depannya? Berbeda dengan masa lalu ketika berita bisa dilihat di koran atau televisi, saat ini berita dapat kamu baca di manapun dengan mudah melalui portal berita online.

Tahukah kamu? Baik koran maupun media online yang menerbitkan berita, tak hanya berisi reportase tulisan dari wartawan lho, tetapi ada juga tulisan dari seorang pemimpin redaksi atau orang yang mewakili dari media itu sendiri. Tulisan itu disebut sebagai tajuk rencana atau teks editorial.

 

Pengertian Teks Editorial

Teks editorial adalah teks yang berupa opini untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat. Jika teks berita bersifat objektif berdasarkan fakta dan peristiwa, teks editorial sifatnya berupa pendapat yang sifatnya argumentatif dengan dukungan data.

Namun, teks editorial jenisnya tetap berbeda dengan opini, ya! Teks editorial berisi pendapat yang mewakili sebuah redaksi media massa, atau dalam hal ini media cetak seperti koran dan media siber seperti koran digital, bukan pendapat pribadi dari penulisnya. Teks editorial dapat menjadi gambaran dari ideologi sebuah media massa dalam menanggapi isu-isu tertentu.

Dari segi fungsinya sendiri, teks editorial digunakan untuk memersuasi atau merangsang pembaca untuk mengetahui tentang suatu isu yang coba dibahas oleh redaksi. Pada beberapa kesempatan, teks editorial juga dapat memantik sebuah tindakan nyata dari pembacanya.

Teks editorial juga bisa disebut sebagai tajuk rencana. Biasanya, penyebutan nama rubrik editorial atau tajuk rencana menyesuaikan kesepakatan dari internal media massa masing-masing.

Baca Juga: Pengertian Teks Editorial, Ciri, Struktur dan Contohnya

—

Sudah tahu belum, di Aplikasi belajar Ruangguru, ada fitur Drill Soal yang berisi kumpulan contoh soal latihan beserta pembahasannya, loh. Pas banget kan buat mempersiapkan diri kamu dalam menghadapi ujian nanti. Yuk, klik banner di bawah ini untuk coba fitur Drill Soal! 

 

Struktur Teks Editorial

Secara garis besar, struktur teks editorial terdiri dari tiga bagian nih, yaitu pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut uraian singkatnya:

1. Pernyataan pendapat (tesis)

Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen.

2. Argumentasi

Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitan, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya.

3. Penegasan Ulang Pendapat (Reiteration)

Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi.

 

Jenis Teks Editorial

Gimana? sudah mulai paham ‘kan  tentang apa itu teks editorial? Selanjutnya, yuk kita bahas jenis-jenis dari teks editorial! Teks editorial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Interpretative Editorial, Controversial Editorial, dan Explanatory Editorial. Sekarang kita bahas satu persatu, ya!

 

1. Interpretative Editorial

Teks editorial interpretatif merupakan teks editorial yang berusaha menjelaskan makna isu-isu dari peristiwa yang terjadi yang tengah diangkat oleh suatu media massa.

Teks tersebut dibuat dengan memberikan fakta-fakta untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Dengan begitu, pembaca media massa tersebut dapat memahami kondisi atau peristiwa yang tengah terjadi melalui perspektif media tersebut.

Editorial interpretatif bisa bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatan tergantung pada keadaan dan perlakuan penulis editorial terhadap suatu isu.

 

2. Controversial Editorial

Editorial kontroversial merupakan tulisan yang dikemas dengan tujuan untuk menyebarkan sudut pandang tertentu dari redaksi. Editorial ini pada umumnya dapat meyakinkan pembaca pada kecenderungan atau keniscayaan dari suatu isu tertentu. Sebaliknya, sudut pandang yang berlawanan dari hal tersebut akan digambarkan secara negatif.

 

3. Explanatory Editorial

Teks editorial jenis ini hanya menyajikan masalah atau isu yang sedang terjadi, sementara penilaian atau tanggapan tentang isu tersebut diserahkan sepenuhnya pada pembaca.

Jenis editorial ini hanya merangsang pembaca untuk terprovokasi mengenai kepentingannya dari suatu isu yang disajikan. Pada umumnya, masalah yang dipilih, yakni kepentingan terkait sosial, politik, dan ekonomi, sehingga pembaca dapat mudah untuk menilai dan membayangkan solusinya.

Baca Juga: Pengertian Kalimat Efektif, Syarat, dan Contohnya

 

Contoh Teks Editorial

Setelah mempelajari pengertian, struktur dan jenis-jenis teks editorial, sekarang saatnya kita bahas contohnya agar lebih paham lagi. Berikut contoh-contoh teks editorial berbagai tema beserta strukturnya:

 

1. Teks editorial berjudul Kurangi Mengonsumsi Gula

Kurangi Mengonsumsi Gula

Tesis

Coba bayangkan bagaimana jika dalam sehari, manusia menghindari konsumsi gula. Gambaran yang akan terjadi, sarapan hanya dengan kopi pahit dengan oatmeal. Makan siang dengan daging dan sayuran hijau rebus. Camilan yang bisa dipilih hanya kacang-kacangan, sementara air minum yang bisa dipilih hanya air putih, teh tawar, dan kopi pahit.

Tentunya menu-menu tersebut bisa jadi jauh dari pola konsumsi kita yang ketergantungan dengan gula. Bagaimana tidak, nasi putih yang biasa kita makan, mengandung gula, minuman boba yang nikmat juga tinggi akan gula, bahkan yang sehat seperti buah-buahan, juga tetap mengandung gula. Lalu apakah mengonsumsi gula setiap harinya akan buruk bagi kesehatan kita?

Argumentasi

Mengenai sehat atau tidak, jawabannya: tergantung. Nyatanya konsumsi gula juga penting, dengan syarat tidak berlebihan dan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan.

Menurut American Heart Association (AHA) batas konsumsi gula yang wajar untuk orang dewasa wanita, yakni sebanyak 100 kalori atau kurang lebih 6 sendok teh gula, dan sebanyak 150 kalori atau 9 sendok teh gula untuk pria.

Jika konsumsi gula melebihi batas tersebut, akan beresiko terkena beberapa penyakit serius seperti obesitas, diabetes, dan penyakit pembunuh no. 1 di dunia, jantung koroner (WHO).

Bagi anda yang mungkin rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik, risiko akan turun karena tubuh anda rutin membakar kalori. Namun bagi anda yang kurang aktivitas fisik dan mengonsumsi gula melewati batas, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan anda.

Penegasan Ulang

Menganut gaya hidup sehat sedari muda sangat penting karena tidak jarang, penyakit kronis yang diderita di usia tua merupakan akumulasi dari gaya hidup tidak sehat sedari muda.

Selalu perhatikan bagaimana pola konsumsi anda dan awasi nilai gizi yang ada pada makanan. Hindari mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, seperti donat, kue, soda, boba milkshake, minuman berenergi, permen, dan makanan manis lainnya.

Jangan lupa juga untuk membatasi jumlah karbohidrat anda karena ketika makanan yang mengandung karbohidrat dicerna, sistem pencernaan memecah karbohidrat menjadi zat yang menjadi gula.

Baca Juga: Cara Membuat Surat Lamaran Pekerjaan 

 

2. Teks editorial berjudul Menghadapi Era Gelap Ekonomi

Menghadapi Era Gelap Ekonomi

Tesis

Dunia di ambang resesi. Sejumlah pengamat ekonomi, Bank Dunia, maupun Dana Moneter Internasional (IMF) telah melihat potensi ke arah itu. Indikatornya, kata mereka, antara lain semakin melambatnya perekonomian di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, sebagian wilayah Eropa, dan Tiongkok.

Selain itu, inflasi yang bergerak cepat di sejumlah negara juga berpotensi memperparah krisis. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut roda perekonomian di wilayah Eropa melambat karena harga gas alam melonjak sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok terjadi akibat kebijakan zero COVID policy dan volatilitas (melonjaknya harga) di sektor properti.

IMF memprediksi sekitar sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami kontraksi setidaknya dua kuartal berturut-turut tahun ini dan tahun depan. Itu artinya, resesi global membayang di depan mata. Dunia pun menghadapi era kegelapan ekonomi.

Argumentasi

Pada The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10) malam waktu setempat atau Rabu WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan hal yang kurang lebih senada. Dia menyebut krisis pangan akan menghampiri dunia dalam kurun waktu 8–12 bulan ke depan. Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan ketersediaan pasokan pupuk sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina.

Dalam menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk membuat kajian yang cepat tentang antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan mitigasi krisis energi, pangan, dan keuangan, baik makro maupun mikro. Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, kemarin, mengatakan Presiden mendorong lembaganya untuk fokus melakukan kajian dalam lima hal, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan Ibu Kota Negara (IKN).

Titah Presiden ini tentu harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Pemerintah memang harus punya cetak biru untuk mengantisipasi krisis, sehingga dapat mengambil sejumlah langkah yang tepat. Berbeda halnya ketika pandemi COVID-19, di saat seluruh negara tidak siap, kali ini sejumlah lembaga internasional maupun para pakar telah memberi warning tentang ancaman resesi global.

Peringatan ini tentu harus ditindaklanjuti dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis yang melibatkan sejumlah instansi/lembaga terkait. Selain membuat kajian untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian ini, langkah lain yang diperlukan ialah meningkatkan kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun global. Seperti halnya saat pandemi, tidak ada satu pun negara yang bisa menghindar dari situasi sulit itu.

Apalagi di era inflasi dan suku bunga tinggi seperti sekarang ini, tentu dibutuhkan adanya kerja sama di antara negara-negara di dunia. Sikap egois akan membuyarkan semua upaya keluar dari kondisi yang oleh para pengamat disebut sebagai perfect long storm (badai panjang yang sempurna).

Di dalam negeri, seluruh elemen bangsa juga harus merapatkan barisan. Apalagi antarinstansi pemerintah. Tidak boleh ada ego sektoral, baik di antara kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tiap-tiap kepala daerah harus mampu membangun situasi sosial dan politik yang kondusif untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dengan menekan laju inflasi, menjaga pasokan dan ketersediaan pasokan pangan maupun energi.

Selain menjaga stabilitas, langkah lain yang diperlukan ialah berhemat. Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang. Kurangi anggaran untuk proyek-proyek yang tidak perlu. Lebih baik dana itu disimpan untuk membantu masyarakat bila krisis betul-betul terjadi.

Penegasan Ulang

Sejauh ini, Indonesia memang belum terdampak krisis. Direktur Pelaksana IMF bahkan mengapresiasi Indonesia yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah kondisi dunia yang berat. Indonesia, kata dia, ibarat titik terang di tengah kondisi ekonomi global yang memburuk. Namun, pujian ini jangan membuat kita lengah dan terlena. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu agar kita tidak terombang-ambing dan tenggelam dalam badai.

 

3. Teks editorial berjudul Mempersiapkan Akhir Pandemi

Mempersiapkan Akhir Pandemi

Tesis

Titik akhir pandemi COVID-19 semakin dekat. Begitu kira-kira kesimpulan dari penilaian terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis tengah pekan ini. Dengan melihat angka kematian akibat COVID-19 dan penambahan jumlah kasus baru yang turun signifikan di seluruh dunia, selama sepekan ini, WHO menilai dunia kini sedang menuju garis finis pandemi.

“Kita belum sampai di sana (akhir pandemi), tetapi ujungnya sudah terlihat,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada jumpa pers di Jenewa, Rabu (14/9).

Argumentasi

Pertanyaannya, siapkah kita ketika pandemi betul-betul berakhir? Saat pandemi dinyatakan selesai, artinya semua pelarangan dan pembatasan yang selama ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona juga tidak akan ada lagi. Warga dunia mungkin kembali menjalani kehidupan seperti ketika COVID-19 belum muncul, sedangkan virusnya sebetulnya tidak pernah benar-benar hilang.

Siapkah kita? Jika kita bicara dalam konteks Indonesia, sedikitnya ada tiga isu pokok yang mesti menjadi perhatian sebelum menjawab pertanyaan itu.

Yang pertama, kiranya kita perlu memikirkan bagaimana agar perilaku, kebiasaan, dan budaya berkesehatan yang sudah terbentuk di masyarakat selama pandemi dapat dilanggengkan hingga nanti selepas pandemi. Disiplin tinggi terhadap protokol kesehatan, menjalankan pola hidup sehat, dan responsif terhadap perubahan dalam berbagai aspek, menjadibeberapa contoh budaya yang sudah terbangun dan semestinya tidak berhenti ketika pandemi berakhir. Sungguh sia-sia ‘pengorbanan’ kita selama ini bila kebiasaan-kebiasaan baik itu ikut lenyap seiring dengan kelarnya pandemi.

Dalam konsep berkehidupan dalam kenormalan baru (new normal) pun ujian sesungguhnya bukan ketika pandemi masih berlangsung, melainkan masa pasca pandemi. Kenormalan baru ialah norma baru yang memang tercipta pada saat pandemi. Eksekusinya pun pada waktu itu lebih mudah karena ditopang oleh pembatasan-pembatasan yang diregulasikan.

Tantangannya ialah bagaimana agar konsep new normal itu tidak ditinggalkan atau sekadar menjadi artefak sisa peninggalan masa pandemi. Kenormalan baru mesti dapat diimplementasikan terus-menerus meskipun tidak ada lagi perangkat aturan yang menyokongnya.

Pada sisi yang lain, peran negara juga teramat penting. Dampak mengerikan dari penyebaran COVID-19 selama 2,5 tahun terakhir ini sedikit banyak telah membuka mata kita betapa pemerintah sesungguhnya belum terlalu siap menghadapi gelombang serbuan patogen dalam skala masif. Kebijakan dan infrastruktur kesehatan terbukti kepayahan merespons hantaman virus yang seketika menggila. Belajar dari pandemi ini, penguatan infrastruktur kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Skala fokus, anggaran, dan prioritas untuk pengembangan infrastruktur kesehatan sudah saatnya mulai disejajarkan dengan pembangunan infrastruktur krusial lain seperti pendidikan dan transportasi.

Penegasan Ulang

Kita tidak tahu patogen apalagi selanjutnya yang akan mewabah di masa depan. Infrastruktur ialah salah satu prasyarat yang mesti disiapkan untuk menghadapi musuh tak kasatmata itu. Infrastruktur kesehatan ibarat fondasi yang akan memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait mitigasi, pencegahan, dan penanganan pagebluk di masa mendatang.

Tidak kalah penting untuk disorot bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan momentum membangun sekaligus memperkuat kemandirian vaksin. Ancaman wabah tidak akan hilang sampai kapan pun. Hal yang bisa dilakukan ialah menekan penyebarannya, salah satunya dengan memperkuat proteksi diri melalui vaksinasi. Karena itu, ketika bangsa ini bisa menghasilkan vaksin sendiri, tanpa harus bergantung pada negara lain, sesungguhnya itu ialah tangga pertama menuju kemenangan melawan pandemi dan ancaman wabah.

Baca Juga: Mengenal Teks Cerita Sejarah: Pengertian, Ciri, Struktur & Contoh

 

4. Teks editorial berjudul Pengembangan Ekonomi Biru Sektor Kelautan

Pengembangan Ekonomi Biru Sektor Kelautan

 

Tesis

Di tengah situasi ketidakpastian global saat ini, Indonesia didorong untuk bangkit lebih cepat guna mencapai target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2045 mendatang. Dan, ekonomi biru diperkirakan menjadi peluang baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meski mungkin terdengar baru, konsep ekonomi biru sebenarnya sudah tercetus sejak 1972, melalui konferensi PBB di Stockholm. Bank Dunia misalnya, mengartikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sembari menjaga kesehatan ekosistem laut.

Kontribusi sektor maritim ke perekonomian global ini ternyata tidak main-main. World Wildlife Fund (WWF) mencatat, potensi yang dapat diraih dengan pendekatan ekonomi biru mencapai USD 24 triliun atau setara dengan Rp319 triliun. Tidak dapat dipungkiri wilayah laut Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah, merupakan sektor yang bisa menjadi tumpuan perekonomian.

Dari sektor perikanan telah menyumbang 270 miliar USD setiap tahun ke global Gross Domestic Product (GDP) atau total dari seluruh penjualan barang atau jasa sebuah negara. Sedangkan pengangkutan barang melalui jalur laut pertumbuhannya mencapai 80 persen, dan diprediksi akan bertambah dua kali lipat pada 2030.

Argumentasi

Pertanyaannya, bagaimana negara kita mengimplementasikan konsep ekonomi biru? Pada 2012, Presiden SBY pernah mencanangkan cita-cita Indonesia untuk menjadikan laut sebagai kekuatan guna mewujudkan keamanan nasional, kemandirian ekonomi serta peningkatan sumber daya maritim.

Presiden Jokowi pun memiliki kebijakan yang mulai mengarah untuk mendukung ekonomi biru. Sebut saja pembukaan tol laut dan pembatasan illegal fishing untuk meningkatkan pendapatan dari perikanan sampai meningkatkan wisata bahari. Pemerintah bahkan telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Memang tidak bisa dipungkiri, jika membahas masalah maritim dan perikanan di Indonesia itu memang kompleks. Ada persoalan krusial pada konsep ekonomi biru ini, yaitu mahalnya biaya investasi. Tambahan investasi ini kadang menjadi satu pertimbangan, padahal dalam jangka panjang sejatinya akan lebih bermanfaat.

Penegasan Ulang

Meski demikian, Indonesia sudah waktunya untuk gencar mewujudkan program ekonomi biru tersebut, apalagi potensi industri kelautan kita yang luar biasa besar. Sesungguhnya inti ekonomi biru adalah sustainable development. Suatu gambaran betapa kepedulian terhadap lingkungan yang tetap lestari adalah tujuan utama konsep ekonomi ini, tapi bagaimanapun kita senantiasa berharap agar langit dan laut tetap biru.

 

5. Teks editorial berjudul Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Tesis

Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju.

Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan.

Argumentasi

Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi diantaranya kemajuan IPTEK, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni.

Namun saat ini, semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Dengan internet, materi belajar dapat dicari dengan mudah. Hal itu juga menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Peran guru pun sudah bergeser menjadi motivator, dinamisator, dan motivator.

Penegasan Ulang

Peran guru masih sangat penting dan tidak tergantikan untuk memberikan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia.

 

6. Teks editorial berjudul Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Indonesia

Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Indonesia

Tesis

Sebuah pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah tersebut memberi makna bahwa kesehatan adalah hal yang utama bagi manusia. Namun nyatanya, masih banyak kebiasaan yang berakibat buruk pada kesehatan, tak hanya pada diri sendiri, namun juga menularkan orang lain, seperti merokok.

Argumentasi

Selama lebih dari tiga abad, industri rokok tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta bertanggung jawab pada buruknya kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total akibat konsumsi rokok selama 2013 mencapai Rp378,75 triliun. Padahal nilai pasar industri saat ini ditaksir berkisar hingga Rp224,2 triliun.

Tak hanya membengkak dari tagihan pengobatan, angka kerugian lainnya juga diderita dari pembelian rokok mencapai Rp138 triliun. Kerugian ini berasal dari hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas, dan kematian prematur di usia muda sebesar 235,4 triliun dan biaya berobat akibat penyakit-penyakit terkait tembakau sebanyak Rp5,35 triliun.

Tak hanya buruk bagi anak-anak, industri rokok juga semakin berbahaya karena mulai menyasar pada konsumen generasi muda, khususnya kalangan remaja. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun, yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%) berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).

Penegasan Ulang

Hal tersebut tentu memprihatinkan. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menyadari hal-hal krusial ini. Kita bisa menolak dan melarang konsumsi rokok sejak di lingkungan keluarga sendiri karena industri rokok juga banyak didukung oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan tinggi dari penjualan rokok selama berabad-abad di Indonesia.

Baca Juga: Cara Efektif Membuat Esai

 

7. Teks editorial berjudul Rencana Konversi Kompor Gas ke Listrik

Rencana Konversi Kompor Gas ke Listrik

Tesis

Setelah “berhasil” memangkas anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membengkak, kini pemerintah kembali mengkaji anggaran untuk subsidi LPG tabung 3kg. Anggaran untuk subsidi gas tabung hijau ini diklaim mencapai lebih dari Rp149 triliun atau setara 192,61 persen dari postur APBN 2022.

Pemerintah menyebut konversi kompor elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi bisa menghemat APBN karena harga keekonomian listrik lebih murah ketimbang harga keekonomian elpiji. Namun, belum bisa dipastikan berapa anggaran yang bisa dihemat kalau konversi ini diberlakukan. Kabarnya, pemerintah berniat menyetop impor LPG pada 2030.

Argumentasi

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, membengkaknya anggaran subsidi LPG 3kg ini disebabkan kesenjangan harga jual eceran dengan harga keekonomian yang terlampau tinggi.  Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan segera dilakukan pengalihan kompor gas berbasis energi impor (LPG) ke kompor berbasis energi domestik (kompor listrik).

Meski demikian, rencana pemerintah mengonversi energi dari gas LPG subsidi 3kg ke kompor listrik dinilai mustahil diterapkan secara nasional, selama keandalan pasokan listrik di Indonesia belum kuat. Hal itu mengingat infrastruktur kelistrikan yang mumpuni hanya ada di Pulau Jawa dan Bali.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono ikut berpendapat, bahwa program konversi ini harus diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah agar membuat kajian mendalam sebelum benar-benar menjadikan uji coba ini sebagai kebijakan nasional.  Jangan sampai terulang kasus konversi energi dari minyak tanah ke LPG pada 2007 yang persoalannya tidak diselesaikan hingga sekarang.

Menjawab hal itu, Kementerian ESDM memastikan masyarakat tidak akan dikenakan beban jika berpindah dari gas LPG ke kompor listrik. Masyarakat justru bisa lebih menghemat biaya masak hingga 10–15 persen. Kementerian ESDM juga bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.

Penegasan Ulang

Program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini sesungguhnya diharapkan tidak hanya dapat memangkas defisit neraca perdagangan. Namun, bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

Untuk itu, pemerintah harus dapat meyakinkan keamanan penggunaan kompor listrik, selain mungkin menyediakan barangnya yang gratis kepada konsumen pengguna elpiji 3kg. Bahkan jika perlu, PLN bisa memberlakukan tarif listrik khusus terhadap golongan ini. Apabila hal ini mampu dipenuhi, konversi kompor gas ke listrik akan dapat diterima masyarakat, serta terhindar dari berbagai kontroversi.

Baca Juga: Kumpulan Contoh Teks Cerita Sejarah Singkat beserta Struktur & Jenisnya

 

8. Teks editorial berjudul Perlukah Transportasi Umum Untuk Kita

Perlukah Transportasi Umum Untuk Kita

Tesis

Dari tahun ke tahun, kemacetan menjadi masalah yang terus bertambah parah. Anekdot kemudian bermunculan seperti “Tua di Jalan” datang untuk mengkritik pemerintah mengenai kebijakannya dalam mengatur transportasi Indonesia.

Kemacetan di jalan tetap terjadi dan semakin parah memang hasil yang logis dari beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, naiknya jumlah pembelian kendaraan pribadi, dan lambatnya pembangunan infrastruktur penghubung antar lokasi.

Argumentasi

Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau WHO, pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat kedelapan di Asia Tenggara dengan tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas, dengan data kematian mencapai 12,2 persen dari 100.000 populasi.

Hal ini tentu saja dapat diminimalisasi dengan beralihnya kebiasaan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Saat ini, peran pemerintah sangat penting dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi, baik dari kualitas armada maupun fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Namun, tantangan selanjutnya adalah besarnya anggaran dan biaya yang harus dibayar untuk membangun sebuah sistem transportasi tersebut. Dengan keadaan melemahnya seluruh ekonomi di dunia pasca pandemi berlangsung, pemerintah perlu bijak dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Penegasan Ulang

Keadaan ini tentunya tak hanya dihadapi Indonesia. Banyak negara lain dengan kondisi yang relatif sama, tapi cukup berhasil mengatasi masalah kemacetan tersebut dengan mengembangkan transportasi umum yang memadai.

Indonesia tentunya dapat mencontoh hal positif tersebut untuk kebaikan bagi generasi selanjutnya. Namun, jika keputusan sudah dibuat, seharusnya konsisten dengan hal tersebut agar kita tak kembali mendengar hal buruk semacam proyek mangkrak, dan hal-hal negatif lainnya yang hanya menghabiskan anggaran negara.

 

9. Teks editorial berjudul Meneruskan Jejak sang Ratu

Meneruskan Jejak sang Ratu

Tesis

Dunia seketika berduka saat Kerajaan Inggris menyampaikan pernyataan resmi tentang wafatnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, pada Kamis (8/9). Sang Ratu mangkat di usia ke-96 setelah selama tujuh dekade memimpin Kerajaan dan Persemakmuran Inggris. Ia tercatat sebagai pemangku takhta terlama dalam sejarah Inggris. Rakyat Inggris sudah tentu menjadi pihak yang paling merasakan kehilangan atas kematian Ratu Elizabeth II tersebut, selain keluarga kerajaan.

Rasa kehilangan itu mereka ekspresikan dengan berkumpul di depan Istana Buckingham, di tengah hujan deras, demi menyampaikan duka cita kepada keluarga Kerajaan Inggris. Begitu pun para pemimpin dunia yang sepanjang hari kemarin tak berhenti mengucapkan dukacita dan belasungkawa atas berpulangnya sosok yang terlahir dengan nama Elizabeth Alexandra Mary Windsor itu.

Bagi masyarakat Inggris, Elizabeth memang layak mendapatkan cinta dan rasa hormat. Selama 70 tahun memimpin, ia tidak sekadar menjadi kepala negara dan simbol abadi Inggris. Lebih dari itu, Elizabeth mampu menjadi sosok dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pengabdian kepada rakyatnya. Era dia memimpin Kerajaan Inggris (1952-2022) ialah era ketika perubahan bergerak begitu cepat. Era yang penuh dengan pergolakan sosial, guncangan, bahkan perang. Pada titik-titik masa tertentu, pengaruh kerajaan mulai memudar.

Argumentasi

Bahkan peran monarki kerap dipertanyakan seiring dengan berkembangnya prinsip demokrasi dan pemikiran egaliterianisme. Namun, dengan modal ketulusan serta dedikasi untuk mengabdi dan tentu saja kemampuan untuk beradaptasi, Elizabeth mampu membawa Inggris melewati itu semua. Terbukti sang Ratu tetap berdiri konstan di tengah segala perubahan itu sekaligus berhasil mengawal keberadaan monarki mengarungi dunia yang sudah sangat modern ini.

Tidak salah kiranya bila Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, yang baru saja diangkat mendiang Ratu pada Selasa (6/9), mengatakan kerajaan ialah sumber kekuatan negara dan stabilitas Inggris modern. Di zaman Elizabeth-lah dekolonisasi kekaisaran Inggris terjadi. Negara-negara di bawah koloni Inggris satu per satu ‘diberi’ kemerdekaan. Gongnya, penyerahan Hong Kong kembali kepada Tiongkok pada 1997 menandai akhir dari kekaisaran Inggris.

Meski demikian, pengaruh kekuasaannya masih sangat signifikan sebagai pemimpin sekaligus pemersatu negara-negara bekas koloni yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris itu. Pada sisi inilah sesungguhnya tampak kelihaian Elizabeth dalam berpolitik. Di satu sisi mempertahankan eksistensi kerajaan, tapi di sisi lain ia juga ingin negara-negara koloni punya eksistensi masing-masing.

Di tataran lain, Ratu Inggris juga aktif mempromosikan perdamaian dan amal dalam segala hal yang dia lakukan. Menurut The Independent, selama masa pemerintahannya, Ratu Elizabeth II bekerja dengan lebih dari 600 badan amal, dari yang bergerak di bidang kesehatan hingga masalah-masalah perempuan.

Penegasan Ulang

Semua jejak dan warisan Ratu Elizabeth II itu sejatinya mengandung makna teramat dalam terkait dengan bagaimana seharusnya seorang pemimpin memperlakukan kekuasaan yang ia miliki. Ia boleh saja berstatus ratu kerajaan yang tentu saja sangat elitis, tapi ketika tindakan dan kebijakannya tidak elitis, rakyat tanpa diminta akan memberikan cinta dan rasa hormatnya.

Pangeran Charles yang sebentar lagi akan naik tahta menjadi Raja Inggris tentu punya tugas besar untuk meneruskan jejak baik sang ibunda. Satu kaki masa depan Inggris akan ditopang kepemimpinan Raja Charles. Karena Inggris negara maju yang punya pengaruh kuat di kancah global, masa depan negara itu sedikit banyak pasti akan menentukan masa depan dunia.

Baca Juga: Pengertian Ide Pokok & Cara Menentukannya dalam Paragraf

 

10. Teks editorial berjudul Mencetak Calon Juara dengan Pembinaan Usia Dini

Mencetak Calon Juara dengan Pembinaan Usia Dini

Tesis

Indonesia memiliki impian mencetak atlet-atlet hebat yang akan mengukir prestasi dan membawa Merah Putih berkibar tinggi di pentas dunia. Tagline Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2022 pun menyiratkan keinginan dan mimpi besar tersebut. Haornas 2022 yang diperingati hari ini mengangkat tagline “Bersama Cetak Juara”.

Indonesia sebuah bangsa besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Populasi Indonesia kini mencapai 273 juta penduduk. Potensi Indonesia untuk menjadi negara dengan prestasi besar di bidang olahraga sejak dulu ada. Namun, seperti kita tahu, prestasi olahraga kita masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Memang diakui sudah banyak prestasi yang ditorehkan atlet-atlet kita, terutama di cabang favorit, seperti Bulutangkis. Namun, pencapaian di acara multi event seperti Olimpiade, Indonesia belum mampu bersaing dengan raksasa dunia, termasuk dengan negara-negara Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Argumentasi

Bahkan, di level SEA Games sekalipun, beberapa kali kita masih kalah dalam perolehan medali dari negara sekawasan, seperti Thailand dan Vietnam. Terakhir, pada SEA Games Vietnam 2021 yang berlangsung tahun ini, Indonesia finis di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Indonesia total mengumpulkan 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Hasil ini lebih baik dibanding event serupa sebelumnya di mana Indonesia finis keempat pada 2019 dan 2013 serta dua kali berada di posisi kelima pada 2017 dan 2015.

Prestasi terbaik terakhir untuk SEA Games dicapai pada 2011 ketika Indonesia tuan rumah dan menjadi juara umum terakhir kalinya. Satu di antara banyak faktor yang membuat pencapaian atlet kita kurang maksimal adalah kendala anggaran. Pembinaan talenta muda akan sulit optimal jika anggaran tidak mencukupi.

Beberapa waktu lalu pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengklaim Indonesia kalah dari Thailand dan Singapura soal fokus pembinaan atlet. Dua negara tetangga tersebut mengalokasikan masing-masing 0,2% dan 4% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mereka untuk olahraga, sedangkan Indonesia hanya 0,03%.

Dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) kita berharap capaian olahraga kita akan semakin baik. DBON diterbitkan sebagai panduan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif. Harapannya, dengan desain tersebut daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan kian meningkat.

Melalui DBON terdapat 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade berdasarkan prestasi dan peluang medali. Sedangkan untuk Paralimpiade ada 5 cabang olahraga. Dengan desain tersebut Indonesia berharap bisa menjadi negara lima besar Olimpiade pada 2045.

Pada Olimpiade 2032 Indonesia berharap sudah masuk 10 besar. Membuat target tinggi tentu sah-sah saja. Namun, untuk bisa mencapainya sangat bergantung pada program yang dijalankan, terutama pembinaan usia muda. Satu hal yang perlu dioptimalkan dalam rangka mencetak atlet andal adalah menjaring bibit-bibit muda potensial di seluruh wilayah tanah air.

Sejak usia dini, calon-calon atlet potensial harus bisa ditemukan. Indonesia sejatinya memiliki banyak talenta muda mulai Sabang sampai Merauke. Namun karena model pembinaan yang lemah, maka talenta muda tersebut tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Setiap cabang olahraga seyogianya bertanggung jawab untuk menemukan bibit muda potensial ini.

Selain itu, kompetisi atlet muda untuk cabang-cabang olahraga, terutama cabang Olimpiade, juga harus diintensifkan. Kemenpora perlu mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi.

Hal lain yang perlu ditumbuhkan adalah minat masyarakat untuk menggeluti olahraga, terutama dengan menjadi pelatih. Berdasarkan Sport Development Indeks (SDI) 2021 yang dilakukan Kemenpora, rasio Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga dan jumlah penduduk usia ≥5 tahun secara nasional adalah 1:3487. Ini menunjukkan kesenjangan yang terlalu tinggi antara ketersediaan SDM olahraga dan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Sebagai perbandingan, rasio polisi dan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1:411 atau 243 per 100.000 penduduk. Demikian juga rasio dokter dan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1:2.500 atau 0,4 per 1.000 penduduk. Perlu kembali menumbuhkan atmosfer olahraga di masyarakat. Tidak ada salahnya kembali menggaungkan jargon populer beberapa puluh tahun lalu, yakni “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”.

Penegasan Ulang

Dimulai dengan memasifkan olahraga masyarakat atau olahraga non prestasi, diharapkan akan tumbuh atmosfer berolahraga di tengah masyarakat. Dari proses pembudayaan olahraga, gairah untuk berkompetisi diharapkan ikut tumbuh. Masyarakat akan antusias berolahraga dan talenta-talenta muda pun diharapkan bermunculan. Dengan begitu harapan untuk mencetak juara-juara olahraga tingkat dunia juga bisa dicapai.

 

11. Teks editorial berjudul Menghargai Nyawa di Jalan Raya

Menghargai Nyawa di Jalan Raya

Tesis

Nyawa kembali melayang sia-sia di jalan raya. Kemarin, sebuah truk trailer menyeruduk kerumunan orang di Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, belasan orang tewas, sebagian besar di antaranya murid sekolah dasar yang sedang jajan di pinggir jalan. Polisi menduga truk mengalami rem blong saat melaju di kecepatan 60 km. Insiden semacam ini bukan kali pertama terjadi.

Pertengahan Agustus lalu, sebuah truk yang mengangkut terigu juga menyeruduk sejumlah kendaraan lainnya di Cianjur, Jawa Barat, dan menewaskan 6 orang, termasuk pengemudi truk. Bulan sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di Cibubur, Jakarta Timur; dan Balikpapan; Kalimantan Timur pada awal tahun.

Dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada beberapa kecelakaan truk trailer, sebagian besar diawali dengan ketidakmampuan pengemudi menguasai keadaan. Lembaga itu juga pernah mengusulkan truk trailer mesti dilengkapi perangkat safety brake. Berkaca pada kejadian kemarin di Bekasi, rekomendasi KNKT ini sepertinya belum dijalankan serius oleh pihak terkait, khususnya para pengusaha atau pemilik truk.

Argumentasi

Faktor safety atau keamanan sepertinya masih dianggap sepele, bukan perkara utama. Ingat, kelalaian sekecil apa pun dapat berujung fatal. Karena itu pula penindakan pada setiap kelalaian mutlak untuk mencegah kejadian serupa terulang. Harus ada investigasi serius dari pihak terkait.

Meski hanya menyumbang sekitar 12% pada jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu, mungkin sudah seharusnya ada evaluasi menyeluruh terhadap angkutan berat semacam ini. Apalagi, kejadiannya kerap berulang. Truk yang berbadan besar dapat menjadi mesin pembunuh yang mengerikan jika tidak hati-hati mengoperasikannya.

Untuk ke depan, pengetatan cek kendaraan dan pengemudi angkutan berat mesti dilakukan berkala dan serius, jangan sekadar formalitas. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan, baik untuk si pengemudi maupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Para pengusaha truk ataupun perusahaan ekspedisi, yang menggunakan kendaraan operasional besar, harus memperhatikan hal kecil semacam ini, termasuk memperhatikan kesehatan dan kondisi pengemudi, baik fisik maupun psikis.

Tugas para pengemudi truk ini tidak ringan, sehingga harus betul-betul diisi oleh orang ahli di bidangnya, bukan sembarangan. Pemberian lisensi khusus kepada para pengemudi kendaraan ini juga tidak boleh dilakukan main-main. Dalam berlalu lintas, faktor kedisiplinan ialah kunci dan itu harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Dari proses perekrutan pengemudi, pemberian surat izin mengemudi, hingga pemeriksaan kondisi kelaikan kendaraan.

Pentingnya keselamatan transportasi juga perlu diimbangi keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, baik pengguna jasa maupun pemilik dan operator, serta pemerintah sebagai pengatur sistem transportasi. Semuanya harus mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Penegasan Ulang

Kecelakaan di jalan raya bukan semata menghilangkan nyawa, tapi juga merugikan secara ekonomi. Data Kementerian Perhubungan mengungkapkan nilai kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas selama 2020–2021 mencapai Rp246 miliar. Angka ini tentu tidak sedikit, apalagi jika kasusnya terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Oleh karena itu, penting untuk menekan laju angka ini. Pekerjaan rumah di sektor transportasi tentu bukan semata pada kondisi fisik kendaraan, melainkan juga pada mentalitas manusianya. Kendaraan, entah itu truk, motor, pesawat, sepeda, hanyalah teknologi yang membantu dalam mobilitas sehari-hari. Kitalah yang mesti bijak serta disiplin merawat dan menggunakannya. Angka kecelakaan lalu lintas yang dirilis setiap tahun, faktor utamanya lantaran kita abai pada hal-hal kecil semacam ini, termasuk dalam mematuhi rambu dan marka jalan.

Baca Juga: Pengertian dan Jenis-jenis Konjungsi Antarkalimat 

 

12. Teks Editorial berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina

Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina

Tesis

Pertamina mengirim kado Tahun Baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga elpiji tabung 12 kg lebih dari 50 persen. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp125.000,00 hingga Rp130.000,00. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan, mencapai Rp150.000,00–Rp200.000,00.

Sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis. Merugi Rp22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Argumentasi

Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Mendengarkan penjelasan Direksi Pertamina dan pandangan Menko Ekuin, yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasar kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga elpiji 12 kg yang diumumkan pada Minggu kemarin.

Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga elpiji non-subsidi 12 kg itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberi tahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang. Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanati undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberi tahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya.

Penegasan Ulang

Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditunjukkan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat.

Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi Rp22 triliun selama 6 tahun menjadi regulator elpiji sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga elpiji? Dalam peran dan tugasnya yang mulia inilah Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia.

Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Sumber: Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 2014

 

13. Teks Editorial berjudul Rio Ingin Jadi Pembalap Utama

Rio Ingin Jadi Pembalap Utama

Tesis

Beredarnya rumor tim balap Formula 1 Manor Racing akan menggunakan tiga pembalap pada musim balap pada tahun ini ditepis manajer Rio Haryanto, Piers Hunnisett. Menurut pria asal Inggris itu, negosiasi dengan Manor hingga saat ini terus berlanjut sampai Manor mengumumkan pembalapnya.

Hunnisett juga menegaskan posisinya bahwa pihaknya hanya ingin Rio menjadi pembalap utama dalam tim asal Inggris itu berpasangan dengan pembalap Jerman, Pascal Wehrlein yang sudah diumumkan sebelumnya sebagai pembalap manor. Menurut Piers, Manor akan segera mengumumkan pembalapnya dalam beberapa hari ke depan.

Argumentasi

”Semua kemungkinan dapat terjadi dalam F1. Tahun lalu Roberto Merhi dan Alexander Rossi sempat berganti posisi. Tapi yang kami inginkan adalah bagaimana Rio bisa menjadi pembalap utama. Negosiasi terus berlangung hingga saat ini,” kata Hunnisett kepada pers di Jakarta (16/2).

Rumor tiga pembalap yang akan digunakan oleh Manor dilontarkan oleh sejumlah media otomotif asing. Seperti dikutip dari grandprix.com, salah satu rumor menyebutkan tiga pembalap yang akan digunakan oleh Manor adalah Wehrlein, Rossi, dan Rio. Wehrlein akan menjadi pembalap utama, sedangkan Rio dan Rossi akan berbagi tempat di sejumlah seri tertentu.

Rio yang ditemui pada kesempatan yang sama mengatakan hanya ingin menjadi pembalap utama. Dengan menjadi pembalap utama, menurut pembalap asal Surakarta, Jawa Tengah itu, dirinya akan bisa mendapatkan pengalaman berharga sebagai pembalap debutan di Formula 1.

”Untuk saat ini saya berusaha keras untuk bisa tampil semusim penuh karena akan sangat memberikan pelajaran sebagai pembalap yang pertama kali berlaga di F1. Satu musim pertama di F1 akan menjadi bagian dari pembelajaran,” ujar Rio yang ingin segera mendengar pengumuman pembelap dari Manor.

Penegasan Ulang

Dengan menjadi pembalap utama, Rio tentu memerlukan dukungan dana yang besar. Sejauh ini manajemen Rio, PT Kiky Sport baru membayarkan 3 juta Euro dari total 15 juta Euro yang diminta oleh Manor. Indah Pennywati, Ibunda Rio yang juga perwakilan Kiky Sport pun terus menggalang dana untuk Rio.

Pada Selasa, (16/2), Indah bersama Rio dan Hunnisett menemui pendiri PT Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga S. Uno. Sandiaga mengatakan akan segera mempelajari proposal permohonan dari Rio dan segera berkomunikasi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Roeslan P. Roeslani.

”Ini adalah anak bangsa yang perlu dukungan dari kalangan pengusaha. Saya akan segera memberikan jawaban mengenai proposal yang saya terima. Saat ini, prestasi olahraga kita perlu didorong, karena itu semua pihak harus bergandengan tangan,” kata pria yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI). (OL-1)

(Sumber: Ghani Nurcahyadi, Media Indonesia, media indonesia.com, 16 Februari 2016)

 

—

Gimana, sejauh ini kamu makin kebayang dengan contoh teks editorial kah? Tenang, di bawah masih ada beberapa contoh teks editorial lainnya untuk kamu pelajari!

Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang teks editorial, bisa lho tanya dengan mentor yang ada di Ruangguru Privat Bahasa Indonesia. Para pengajar di Ruangguru Privat juga sudah terstandarisasi kualitasnya! Kamu juga bisa pilih nih, mau diajarkan secara langsung (offline) atau daring (online). Semangat belajar, ya!

 

14. Teks Editorial berjudul Rio Haryanto Berlaga di F1 Grand Prix Australia

Rio Haryanto Berlaga di F1 Grand Prix Australia

Tesis

JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pembalap asal Indonesia akan berlaga di arena balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula Satu (F1). Tim asal Inggris, Manor Racing Ltd, memastikan secara resmi bahwa mereka mengontrak Rio Haryanto sebagai salah satu pembalap utama dalam ajang F1 musim 2016 ini.

Argumentasi

Dalam konferensi pers di kantor Pusat Pertamina, Rio mengaku lega dengan status resminya sebagai pembalap tim Manor Racing. Ia menambahkan, setelah hiruk pikuk permasalahan pendanaan sebelum ini, dia akan fokus mempersiapkan diri, baik fisik maupun teknis.

”Saat ini saya lega bahwa karena dukungan dana sudah terpecahkan. Kita sudah lepas itu. Hanya tinggal saya untuk bisa hasilkan yang terbaik untuk prestasi,” kata Rio, Kamis (18/2). Rio nantinya akan bertandem dengan pembalap asal Jerman, Pascal Wehrlein, di Tim Manor Racing.

Ketika ditanya soal target, Rio mengatakan akan berupaya sebaik mungkin dalam menjalani seluruh sesi di F1 tahun ini. ”Targetnya jadi, di mana yang miliki scores point. Itu salah satu poin besar kalau packages mobil sangat bagus. Ini adalah bonus bagi saya. Saya bisa masuk ke F1 dan bisa tunjukkan potensi saya. Di segi mobil, cukup bagus. Kita tidak tahu hingga nanti kita jajal mobil itu,” katanya.

Terkait nomor mobil, dia menyatakan, hingga saat ini masih dalam proses. Namun, dalam keterangan resmi Manor Racing melalui Twitter, Rio akan menggunakan nomor 88.

Dalam pernyataan terpisah, Rio juga menyatakan kegembiraannya. Menurutnya, Manor adalah tim dengan visi dan rencana yang ambisius. Ia juga bangga dapat mewakili bangsanya sekaligus sebagai satu-satunya perwakilan dari Benua Asia.

Pengumuman resmi juga dirilis lewat situs resmi Manor, kemarin. ”Kami senang dengan adanya Rio sebagai pembalap kami musim ini,” demikian bunyi pengumuman resmi tersebut. Pemilik Manor Racing, Stephen Fitzpatrick, dalam pengumuman tersebut mengatakan, sebuah kebanggaan bagi Manor dapat menunjuk Rio sebagai pembalap tim tersebut.

Fitzpatrick mengatakan, Rio akan menjadi salah satu andalannya musim ini. ”Rio itu pembalap ulet. Kami melihat dia sangat piawai di trek dengan membuat kesan saat tampil di GP2 musim lalu,” ujarnya. Ia yakin Rio bersama Manor akan memberi kesan serupa di musim ini.

Dalam pernyataan itu, Fitzpatrick juga menyinggung banyaknya jumlah penggemar Rio di Indonesia. Hal tersebut menurutnya baik bagi tim dan F1 secara keseluruhan.

Penegasan Ulang

Balapan resmi perdana Rio nanti adalah Australian Grand Prix yang bertempat di Melbourne Grand Prix Circuit pada Maret. Sebelum ke Melbourne, Rio akan menjalani dua kali uji coba di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol. Uji coba pertama harus diikuti Rio pada 22 hingga 25 Februari mendatang dan uji coba kedua pada 1 hingga 4 Maret 2016.

Sumber: Republika, 19 Februari 2016. Koran Republika.co.id

Baca Juga: Perbedaan Paragraf Deduktif & Induktif: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

15. Teks Editorial berjudul Pengangguran Makin Bertambah

Pengangguran Makin Bertambah

Tesis

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal III tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat.

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,2 juta orang.

Argumentasi

Data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Kita juga tak bisa menyalahkan industri-industri yang akhirnya melakukan PHK sebagai upaya efisiensi agar tetap bisa bertahan (survive).

Pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Namun, kenaikannya belum cukup tinggi untuk menciptakan tenaga kerja, sehingga pemerintah jangan terlalu hanyut dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit tersebut.

Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang ”megap-megap”. Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah.

Pemerintah memang sudah mengeluarkan enam paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Namun, rata-rata paket ekonomi yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini.

Paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik. Namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat, yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi jangka pendek sehingga cepat menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain, di antaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor komoditas.

Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut memengaruhi ekonomi nasional. Namun, tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah melakukan introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.

Penegasan Ulang

Intinya, pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Pemerintah mungkin dahulu masih bisa beralibi ada kendala administrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, di tahun kedua pemerintahan ini, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur tersebut. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut.

Sumber: Koran Sindo, Sabtu 7 November 2015

 

16. Teks Editorial berjudul Pabrik Toshiba dan Panasonic Tutup, 2.500 Buruh Kena PHK

Pabrik Toshiba dan Panasonic Tutup, 2.500 Buruh Kena PHK

Tesis

Liputan6.com, Jakarta – Penutupan tiga pabrik Toshiba dan Panasonic di Indonesia membawa dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak lebih dari 2.500 karyawan. Hal ini terimbas dari lesunya penjualan produk elektronik dua perusahaan raksasa asal Jepang itu akibat penurunan daya beli masyarakat.

Argumentasi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan, Toshiba telah menutup pabrik televisi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat. Padahal satu pabrik ini yang tersisa dari enam perusahaan Toshiba lain yang sudah tutup sebelumnya dalam 10 tahun terakhir.

Penegasan Ulang

”Yang tutup ini adalah pabrik televisi Toshiba terbesar di Indonesia, selain di Jepang. Karyawan yang di PHK lebih dari 900 orang,” tegasnya saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (2/1/2016).

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2426737/pabrik-toshiba-dan-panasonic-tutup-2500-buruhkena-phk

 

17. Teks Editorial berjudul Banyak Tenaga Kerja RI Tak Kompeten

Banyak Tenaga Kerja RI Tak Kompeten

Tesis

Liputan6.com, Jakarta – Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat tahun ini, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masih cukup tinggi.

Argumentasi

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Syarief Hidayat, menyatakan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masih sangat besar. Setidaknya setiap tahun sektor industri membutuhkan 600 ribu tenaga kerja.

”Kebutuhan tenaga kerja di bidang industri itu dengan pertumbuhan industri 5-6 persen itu mencapai 600 ribu orang per tahun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun sayangnya, di tengah besarnya permintaan akan tenaga kerja tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang tersedia justru tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh sektor industri.

”Sementara itu belum bisa dipenuhi oleh lulusan sekolah di Republik ini karena kesenjangan kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia industri. Jadi pengangguran banyak, tapi industri sebenarnya butuh,” kata dia.

Untuk memperbaiki gap kebutuhan tenaga kerja ini, Syarif menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan kurikulum pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan industri nasional.

”Makanya kurikulum harus mengacu pada standar kompetensi nasional Indonesia bidang industri tertentu. Memang harus begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian terus menyiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai kebutuhan industri untuk menghadapi pasar bebas ASEAN.

”Pemberlakuan MEA 2015 akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi mengingat jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya telah menyusun target program pengembangan SDM industri pada tahun ini. Pertama, tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten sebanyak 21.880 orang. Kedua, tersedianya SKKNI bidang industri sebanyak 30 buah. Ketiga, tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri sebanyak 20 unit. Keempat, meningkatnya pendidikan dan keterampilan calon asesor dan asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 400 orang. Kelima, pendirian tiga akademi komunitas di kawasan industri.

”Industri tekstil dan produk teksktil (TPT) merupakan salah satu sektor yang telah merasakan manfaaat dari pelaksanaan program Kemenperin dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pelatihan operator mesin garmen dengan konsep three in one, yaitu pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja,” kata dia.

Menurut Saleh, seiring dengan meningkatnya kinerja industri TPT, terjadi pula peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya tersebut. Tidak saja pada tingkat operator, tetapi juga untuk tingkat ahli D1, D2, D3, dan D4.

Hal ini tercermin dari data permintaan tenaga kerja tingkat ahli ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Kementerian Perindustrian yang setiap tahun mencapai 500 orang, sementara STTT Bandung hanya mampu meluluskan 300 orang per tahun.

Penegasan Ulang

Untuk memenuhi sebagian permintaan atas tenaga kerja tingkat ahli bidang TPT, maka sejak 2012 Kemenperin menyelenggarakan program pendidikan Diploma 1 dan Diploma 2 bidang tekstil di Surabaya dan Semarang bekerja sama dengan STTT Bandung, PT APAC Inti Corpora dan asosiasi, serta perusahaan industri tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, pada tahun ini Pusdiklat Industri Kemenperin bekerja sama dengan Asosiasi Tekstil dan Pemerintah Daerah Kota Solo juga akan membuka Akademi Komunitas Industri TPT untuk program Diploma 1 dan Diploma 2 di Solo Techno Park. Para lulusan program pendidikan Diploma 1 dan 2 tersebut seluruhnya ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. (Dny/Gdn)**

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2356281/banyak-tenaga-kerja-ri-yang-tak-kompeten

Baca Juga: Pengertian Artikel, Tujuan, Ciri, Struktur, Kebahasaan, Jenis, & Contoh | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

18. Teks Editorial berjudul Menjaga Harga Beras

Menjaga Harga Beras

Tesis

Dalam sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah gudang Perum Bulog dan pasar. Presiden mengecek ketersediaan beras, memantau harga bahan pangan, dan menyerahkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Presiden juga menginstruksikan Perum Bulog untuk gencar operasi pasar agar harga beras di tingkat konsumen turun.

Argumentasi

Beras bantuan, masing-masing 10 kilogram per bulan, dibagikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan yang diberikan pada September, Oktober, dan November 2023 itu diharapkan jadi bantalan bagi masyarakat miskin saat harga beras naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2023, inflasi tahunan 3,27 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,92 persen secara tahunan, dengan sumbangan beras 0,41 persen.

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ini ditanggung konsumen. Begitu pula konsumen beras, menghadapi kenaikan harga beras.

Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), indeks harga beras menyentuh 142,4 poin pada Agustus 2023 atau tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Menurut BPS, selama Agustus 2023, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani Rp 5.833 per kilogram atau naik 3,62 persen secara bulanan. Sementara, harga di tingkat penggilingan Rp 5.979 per kilogram atau naik 3,74 persen secara bulanan.

Adapun nilai tukar petani (NTP) pada Agustus 2023 sebesar 111,85. Angka ini naik 1,09 persen dibandingkan dengan Juli 2023. Angka di atas 100 menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi NTP, petani semakin sejahtera.

Penegasan Ulang

Mengutip Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, harga beras seperti sekarang ini masih terjangkau masyarakat menengah atas. Adapun masyarakat miskin menerima beras bantuan pemerintah. Menurut dia, harga beras saat ini berada dalam keseimbangan yang wajar (Kompas, 15/9/2023).

Ketersediaan beras memengaruhi harga. Hal yang memengaruhi ketersediaan beras, antara lain, masa panen yang hampir berakhir, El Nino yang berdampak pada produksi padi, dan kondisi perberasan dunia. Risiko ini masih ada.

Idealnya, keseimbangan harga beras mesti dijaga. Harga beras tak membebani masyarakat. Di sisi lain, intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga beras juga tak boleh menekan petani.

Hal yang tak kalah penting, ada jaminan beras tersedia. Makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia ini mesti ada saat dibutuhkan, jangan sampai hilang atau sulit diperoleh di pasaran.

(Sumber:Kompas, 16 September 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/15/menjaga-harga-beras).

 

19. Teks Editorial berjudul Ekosistem Air Telah Lama Bermasalah

Ekosistem Air Telah Lama Bermasalah

Tesis

Persoalan air harus segera diatasi karena dalam sejarah telah terbukti bahwa air merupakan masalah peradaban.

Sejak beberapa pekan lalu kita mendapati berita kekeringan di berbagai daerah. El Nino menguat, tetapi ekosistem air sebenarnya telah lama bermasalah.

Argumentasi

Kekeringan panjang akibat El Nino menyebabkan jumlah air di beberapa waduk dan bendungan di sejumlah daerah produsen beras mendekati titik kritis. Kendati saat ini masih dapat dimanfaatkan untuk pengairan, kondisi sumber-sumber air itu dapat mengancam pasokan air untuk musim tanam padi tahun depan. Untuk menjaga stok air waduk atau bendungan tersebut, pengairan areal sawah diatur bergiliran. Perum Jasa Tirta II, badan usaha milik negara yang mengelola Waduk Jatiluhur, bahkan telah merencanakan untuk membuat hujan buatan guna menambah air waduk tersebut (Kompas, 18/9/2023).

Fenomena El Nino memang telah lama dikemukakan beberapa ahli. Akhir tahun lalu, mereka sudah memperlihatkan kepada kita bahwa fenomena La Nina dengan ditandai hujan yang berlimpah bakal berhenti dan segera digantikan El Nino, ditandai dengan air yang makin sulit didapat.

Kita sudah sering menghadapi masalah ini dan respons pun segera dilakukan. Akan tetapi, bisa dipastikan respons yang ada tidak bakal memadai. Penyebab utamanya adalah ekosistem air yang sudah rusak. Daerah-daerah tangkapan air telah berubah fungsi menjadi permukiman dan dikuasai sebagian oleh perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka. Desakan kebutuhan permukiman karena jumlah penduduk dan berbagai kebutuhannya telah mengalahkan keharusan untuk melindungi daerah tangkapan air yang lebih berguna bagi masa depan manusia.

Kita telah sejak lama melihat dampak masalah di atas, seperti fenomena bencana banjir di berbagai tempat, sedimentasi di berbagai waduk dan aliran sungai, serta kekeringan di mana-mana. Hanya saja, kejadian ini tidak menumbuhkan kesadaran baru untuk menghentikan peralihan lahan itu. Permukiman tetap saja tumbuh di area-area tangkapan air.

Ada usulan untuk memulihkan kawasan seperti ini. Kita kadang berpikir bahwa langkah itu mustahil. Namun, kita bisa mencontoh tempat lain yang dapat melakukan hal itu. Di sebuah kawasan di Jepang, pemulihan itu bisa dilakukan sehingga warga terbebas dari banjir sekaligus mereka bisa mengembangkan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Penegasan Ulang

Kerusakan ekosistem air diperparah oleh pembuangan limbah di aliran sungai serta pemanfaatan air yang tidak terkendali. Ke depan, air akan makin sulit didapat dan akan makin mahal. Bencana, baik di dalam maupun luar negeri, sepertinya harus menjadi pengingat kita untuk segera membereskan masalah ekosistem perairan. Tanpa pemberesan, kita hanya akan melakukan tindakan tambal sulam dan masalah tetap saja akan muncul, bahkan mungkin akan lebih besar lagi. Persoalan air harus segera diatasi karena dalam sejarah telah terbukti bahwa air merupakan masalah peradaban.

(Sumber: Kompas, 19 September 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/18/ekosistem-air-telah-lama-bermasalah).

 

20. Teks Editorial berjudul Menunggu Kabar Baik dari Museum

Menunggu Kabar Baik dari Museum

Tesis

Kebakaran Museum Nasional merupakan sebuah keprihatinan. Warisan budaya dan ilmu pengetahuan yang dibangun tahun 1862 itu selayaknya diselamatkan.

Tiga hari setelah Museum Nasional terbakar, kita masih bertanya-tanya: mengapa, bagaimana, kok bisa? Belum terjawab memuaskan.

Terhitung sejak Sabtu (16 September 2023) malam, reaksi keprihatinan atas kebakaran museum kebanggaan bangsa itu berubah menjadi kemarahan ”sunyi” karena sejumlah pertanyaan publik itu belum juga terjawab. Bagaimana aset bangsa itu bisa terbakar, apa penyebabnya, dan mengapa hingga kini tidak juga terjelaskan, termasuk koleksi apa saja yang turut hangus atau tak bersisa.

Argumentasi

Jawaban resminya, masih diselidiki pihak berwenang. Informasi lain, para saksi telah diperiksa dan koleksi repatriasi dari Belanda aman. Sebanyak 817 koleksi benda prasejarah di enam ruangan Gedung A Museum Nasional dipastikan terdampak kebakaran.

Kondisi bagian bangunan Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, yang terbakar, Sabtu (16/9/2023) malam.

Sebenarnya, meskipun penting dan memang perlu ditanyakan, bukan hanya tentang aman atau tidaknya nasib koleksi. Namun, publik mengikuti, menyoroti, dan berharap kasus ini segera terang benderang. Semua ini tentu bukan tanpa sebab.

Sebelumnya, bangunan Museum Bahari yang dibangun 1718 sebagai gudang rempah VOC, hangus dan runtuh sebagian karena terbakar, 16 Januari 2018. Sebelumnya lagi, 11 Agustus 2010, lebih dari 87 koleksi emas era Mataram Kuno dan Majapahit di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, dicuri (Kompas, 12 Agustus 2023). Hingga kini, kasusnya gelap.

Deretan berikutnya adalah pencurian di Museum Trowulan, Museum Blitar, dan Museum Radya Pustaka, Solo, pada 2000. Koleksi arca yang tak ternilai harganya raib. Bahkan, terkuak selanjutnya berbagai koleksi lain yang ternyata diganti artefak palsu.

Ironi, inilah nasib penyimpan dan perekat memori kolektif bangsa atau komunitas. Museum adalah acuan perspektif bangsa ketika berbagai kepentingan sesaat berbasis politik, etnis, dan keyakinan memecah belah bangsa atau komunitas.

Sebuah museum bukanlah tempat atau terminal akhir hidup sebuah benda. Peran dan fungsi museum lebih dari itu. Mungkin benar bahwa museum-museum besar sekaliber Smithsonian atau British Museum menyediakan ruang rekreasi, edukasi, dan bahkan mengeluarkan dan menghasilkan uang yang tidak kecil dari aktivitas itu.

Penegasan Ulang

Namun, lebih dari itu, dikutip dari Jurnal Britannica, tujuan museum di mana pun adalah melestarikan dan menginterpretasikan koleksi dari kesadaran budaya masyarakatnya. Kata kuncinya bukan menyimpan saja, tetapi pesan dan makna koleksi yang berguna bagi masa depan umat manusia.

Museum layaknya jangkar di tengah badai. Sesuatu yang penting dan vital untuk menjaga posisi tetap stabil.

Berbagai fungsi dan peran museum pastinya diketahui para pengelola dan museolog, juga para ahli. Kita apresiasi berbagai perubahan di museum, sekecil apa pun. Pada saat yang sama, kita terus mendorong keamanan museum dan benda koleksinya terus membaik. Demi bangsa yang utuh dan solid.

(Sumber: Kompas, 20 September 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/19/menunggu-kabar-baik-dari-museum).

Baca Juga: Mengenal Contoh Kalimat Opini | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

21. Teks Editorial berjudul Mentradisikan Kembali Teks Cetak

Mentradisikan Kembali Teks Cetak

Tesis

Menulis atau mengetik menggunakan gawai elektronik lebih praktis, tetapi menulis menggunakan tangan lebih banyak manfaatnya dan penting bagi perkembangan kognitif anak.

Pendidikan merupakan proses. Ada tahapan yang harus dilalui siswa yang belum tentu bisa digantikan teknologi digital. Apalagi, ada dampak negatif dari digital.

Namun, pembelajaran digital jamak dilakukan di banyak negara, terutama yang maju. Pandemi Covid-19 mempercepat proses ini. Teknologi digital menawarkan sejumlah kemudahan dalam pembelajaran untuk siswa: mempermudah akses pendidikan, mempermudah mengakses informasi, hingga memunculkan metode pembelajaran baru.

Argumentasi

Dalam perkembangannya, disadari penggunaan teknologi digital ternyata juga berdampak negatif terhadap pembelajaran siswa. Sejumlah negara maju di Eropa menyadari hal ini dan memutuskan menghentikan pemakaian gawai elektronik di dalam pembelajaran untuk siswa usia enam tahun ke bawah, seperti dilakukan Swedia (Kompas, 12/9/2023).

Pembelajaran berbasis rujukan ke buku dan teks cetak pun diperkuat, terutama untuk siswa dini bersekolah. Siswa juga dibiasakan kembali menulis menggunakan tangan, tidak lagi menggunakan gawai elektronik. Menulis atau mengetik menggunakan gawai elektronik lebih praktis, tetapi menulis menggunakan tangan lebih banyak manfaatnya dan penting bagi perkembangan kognitif anak.

Menulis memakai tangan membutuhkan banyak keterampilan. Ada sejumlah proses yang harus dilalui, mulai dari belajar bisa menulis, yang berarti juga belajar membaca, hingga tulisan itu bisa dibaca orang lain. Proses ini merangsang perkembangan otak anak, dan tak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun. Disrupsi digital dalam proses ini bisa berdampak negatif terhadap kemampuan literasi anak.

Kemerosotan nilai literasi generasi muda di tengah laju perubahan digital tak hanya terjadi di Swedia, yang mendapati kemampuan literasi kaum mudanya, terutama generasi Z, tak secakap generasi sebelumnya. Di Indonesia, meski belum ada penelitian serupa, sejumlah guru mendapati kebiasaan anak- anak menulis memakai tangan tergerus karena terbiasa mengetik di gawai elektronik (Kompas.id, 30/5/2023).

Penegasan Ulang

Sejumlah kajian psikologi perkembangan anak juga mengungkap dampak buruk penggunaan gawai bagi tumbuh kembang anak. Keputusan Kementerian Pendidikan Swedia menghentikan pemakaian gawai, dalam pelajaran untuk siswa usia enam tahun ke bawah mulai tahun ajaran 2023/2024, adalah langkah tepat dan progresif dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Membaca buku dan teks cetak, serta menulis memakai tangan, merupakan literasi dasar yang mutlak dikuasai siswa untuk mengembangkan kemampuan lainnya, termasuk untuk masuk ke dalam era digital.

Langkah Pemerintah Swedia dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakatnya patut menjadi contoh bagi negara lain. Semua negara pasti sudah menyadari, kemampuan literasi adalah kunci untuk membentuk generasi unggul, tetapi yang terpenting meningkatkan kemampuan itu melalui langkah nyata, terutama di era teknologi digital ini.

(Sumber: Republika, 13 September 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/12/mentradisikan-kembali-teks-cetak).

 

22. Teks Editorial berjudul Kaum Muda Dikepung Pinjol

Kaum Muda Dikepung Pinjol

Tesis

DAMPAK buruk pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat sepertinya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Situasi ini tidak hanya menimpa masyarakat kelas pekerja, tetapi juga kaum muda yang mayoritas belum mempunyai pekerjaan yang mapan.

Argumentasi

Berdasarkan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), utang yang dimiliki generasi muda Indonesia melalui mekanisme pinjol ternyata lebih besar jika dibandingkan rata-rata penghasilan yang mereka terima. Riset tersebut mengungkapkan, dengan pendapatan rata-rata pemuda di Indonesia dengan rentang umur 18 sampai 34 tahun hanya Rp2 juta per bulan, utang mereka di pinjaman online yang mencapai Rp2,3 juta sampai Rp2,5 juta.

Maraknya fenomena ‘besar pasak daripada tiang’ ini tidak terlepas dari skema yang dipromosikan para penjual layanan pinjol ini. Umumnya pinjaman ini menjanjikan akses yang begitu mudah dan cepat untuk mendapatkan dana tunai tanpa persyaratan yang sulit kepada calon penggunanya.

Dengan situasi tersebut, ditambahnya pola hidup yang cenderung konsumtif, fenomena pinjol di kalangan anak muda ini seperti menemukan tempat berkembang biak. Sayangnya, kaum muda yang belum mempunyai penghasilan tetap ini seringkali tidak lancar dalam melakukan pembayaran kembali. Konsekuensinya, riset Indef juga mengungkapkan bahwa saat ini muncul tren peningkatan pinjaman perseorangan yang macet dan jumlah outstanding-nya di kalangan anak muda.

Fenomena mecetnya pembayaran produk pinjaman pinjol atau buy now pay later (BNPL) atau pay later di kalangan muda ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia.

Banyak kalangan menyebutkan, terlilitnya kaum muda dan juga tentunya kelas pekerja dengan utang yang ditawarkan melalui platform pinjol ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka. Walaupun merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja untuk dilakukan, publik harus sadar bahwa pinjaman merupakan sesuatu yang harus dibayar. Artinya, setiap peminjam harus tahu akan kemampuan dalam membayar.

Banyak kaum muda, bahkan dari kalangan intelektual pun, seringkali kurang sadar mengenai hal ini. Mereka baru sadar bahayanya pinjol ketika terlilit utang begitu dalam di luar kemampuan bayarnya.

Publik tentu masih ingat ketika ratusan mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bogor terjebak utang di 4 platform pinjol. Walaupun sebagian terjadi akibat penipuan, kasus itu cukup mengejutkan karena menimpa kaum muda yang tingkat intelektualnya relatif tinggi.

Celakanya, menurut Indef, merebaknya pinjol di kalangan anak muda memiliki relevansi dengan maraknya judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan perjudian sebesar 11,84% dari total 94.000 laporan pada 2022.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,6% dari 68.000 laporan. Artinya, dari tahun 2020 hingga 2022, laporan terkait perjudian meningkat sekitar 10 kali lipat.

Hubungan antara judi online dan pinjaman online, kata Indef, sangat erat, terutama jika melihat nominal transaksi judi online yang mencapai Rp69,6 triliun dari 69,9 juta transaksi yang dianalisis oleh PPATK pada 2022. Sementara itu, pertumbuhan pinjol hingga Desember 2022 mencapai 71% dan 18% pada Juli 2023.

Selain itu, bukti lain yang mendukung temuan ini ialah adanya tren pencarian yang hampir serupa di mesin pencari Google, yaitu pencarian terkait situs Zeus Slot dengan pinjaman online. Dari tahun 2021 hingga akhir 2022, terdapat peningkatan pencarian kata kunci terkait Zeus Slot dan pinjaman online.

Penegasan Ulang

Mengingat situasinya sudah mencemaskan, sebaiknya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak henti-hentinya melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya anak muda, mengenai baik-buruknya platform pinjol ini.

Apalagi sudah cukup banyak berseliweran platform pinjol ilegal yang bunganya begitu tinggi dan membahayakan. Anak muda harus benar-benar mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk menjadi lender di suatu pinjol. Pinjaman bisa menjadi bermanfaat apabila paham kemampuan bayar dan konsekuensinya.

Terkait masifnya judi online, kita patut mengapresiasi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang memerintahkan jajaran kementeriannya untuk menyapu bersih judi online dalam waktu sepekan. Jika target ini meleset, negara benar-benar dalam keadaan darurat judi online. Sedihnya, negara kalah melawan penyelenggara judi onlline.

(Sumber: Media Indonesia, 14 September 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3167-kaum-muda-dikepung-pinjol).

 

23. Teks Editorial berjudul Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo

Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo

Tesis

KEBAKARAN kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, akibat penggunaan flare pada sesi foto pranikah (prewedding) pantas membuat kita marah. Kebakaran itu bukan semata buah kecerobohan, melainkan juga kecurangan. Rombongan prewedding itu hanya membeli tiket daring yang diperuntukkan wisatawan. Padahal, kegiatan komersial, termasuk prewedding, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) semestinya menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi (simaksi).

Kecurangan dengan menggunakan status wisatawan itu sudah menunjukkan iktikad buruk yang lebih dari sekadar ingin masuk secara murah sebab dengan tiket wisatawan, pengunjung tidak diharuskan melampirkan perincian bentuk kegiatan dan daftar peralatan yang dibawa. Dua hal itu termasuk dalam hal syarat mendapatkan simaksi.

Bukan saja licik, rombongan prewedding tersebut juga tidak acuh ketika sisa flare mereka menimbulkan kebakaran. Sebagaimana yang terlihat di video yang beredar luas, tim wedding organizer ataupun pasangan pengantin sama-sama tidak peduli meski api sudah membesar di bekas tempat mereka melakukan pemotretan.

Argumentasi

Kelicikan, ketidakjujuran, dan kecerobohan yang hingga saat ini telah menghanguskan 274 hektare kawasan Bromo itu harus dijerat hukum. Saat ini manajer sekaligus fotografer di wedding organizer tersebut, yakni Andrie Wibowo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita mendorong agar polisi tidak segan menetapkan tersangka lain jika memang terindikasi ikut menyebabkan kebakaran. Penjeratan seluruh orang terlibat harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, begitu sulitnya pemadaman kebakaran yang berlangsung sejak Rabu (6/9) sebenarnya memberikan gambaran akan peliknya ancaman karhutla di Jawa. KLHK dan BPBD menyebut pemadaman mendapat tantangan berat karena wilayah yang berbukit, angin kencang, serta fenomena El Nino yang menyebabkan keringnya lahan. Sebab itu, hanya dalam waktu hitungan jam, luasan lahan yang terbakar sudah puluhan hektare.

Penanganan karhutla dengan kondisi geografis perbukitan tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan karhutla di wilayah gambut Kalimantan yang cenderung datar. Kondisi tanah datar membuat pengerahan alat berat, seperti ekskavator akan lebih memungkinan. Lahan gambut juga memungkinkan pembangunan sekat kanal untuk mencegah api meluas.

Sementara itu, di Jawa, sebagaimana yang terlihat dalam upaya pemadaman di Bromo, cara yang menjadi tumpuan ialah penyiraman dengan tangki air dan pendinginan menggunakan gepyok alias cara-cara manual. Water bombing tidak selalu bisa diandalkan, bahkan sempat harus dihentikan karena angin kencang di perbukitan.

Dengan tren kejadian karhutla sepanjang 2019-2023 yang justru paling tinggi di Jawa, kita sesungguhnya dalam kondisi darurat. Kita membutuhkan sistem penanganan karhutla yang mumpuni untuk di Jawa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pernah mengusulkan perlunya pembentukan satgas pengendalian karhutla untuk sejumlah provinsi di Jawa, terkhusus Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki cukup banyak sabana.

Penegasan Ulang

Kita mesti menyadari pentingnya keberadaan satgas darat ataupun satgas udara itu karena kebakaran-kebakaran serupa dapat bereskalasi hingga membahayakan permukiman warga. Kita tentu tidak ingin peristiwa-peristiwa kebakaran hebat seperti di Yunani dan Amerika Serikat terjadi di Indonesia.

Karena itu, kita mendesak pihak-pihak terkait, baik BNPB, KLHK, maupun TNI, untuk segera membangun sistem penanggulangan karhutla di Jawa. Kebakaran di Bromo ialah pelajaran sangat mahal yang tidak boleh terulang. Kita mendukung hukum ditegakkan kepada para pelaku penyebab kebakaran. Beriringan dengan itu, sosialisasi pencegahan kebakaran, khususnya karhutla, kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla harus digencarkan.

(Sumber: Republika, 13 September 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3165-pelajaran-mahal-kebakaran-bromo).

Baca Juga: Memahami Struktur Teks Berita, Ciri, & Kebahasaan dari Contohnya | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

24. Teks Editorial berjudul Sentralitas ASEAN Jangan Pepesan Kosong

Sentralitas ASEAN Jangan Pepesan Kosong

Tesis

JIKA tak ada aral melintang, negara-negara anggota ASEAN akan kembali berkumpul di Jakarta pada 5-7 September 2023 dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43.

KTT kali ini terasa lebih istimewa karena selain akan diikuti 11 negara anggota ASEAN, KTT nanti akan diikuti sembilan negara mitra wicara, yakni Korea Selatan, Jepang, India, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat.

Hadir pula Bangladesh yang saat ini menjadi Ketua The Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepulauan Cook yang kini mendapat giliran menjadi Ketua PIF, Pacific Islands Forum.

Semakin istimewa karena KTT kali ini juga menghadirkan sembilan organisasi internasional, di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan World Economic Forum.

Argumentasi

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan KTT kali ini berbeda dengan KTT sebelumnya yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10-11 Mei 2023. Saat itu KTT membahas isu-isu internal ASEAN dan isu-isu penting di dalam dan luar kawasan. Sementara itu, pada KTT ke-43 ASEAN kali ini, persekutuan negara-negara Asia Tenggara itu bakal membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal.

Di usianya yang kini menginjak 56 tahun, ASEAN perlu diapresiasi karena berhasil membuat hidup bertetangga di kawasan Asia Tenggara yang nyaris tanpa sengketa politik dan keamanan. Pasang-surut hubungan antarnegara lebih karena riak kecil dan dapat diselesaikan lewat jalur diplomatik.

Hal itu pula yang menjadi daya tarik bagi Timor Leste untuk kemudian bergabung ASEAN pada 2022 lewat KTT di Phnom Penh, Kamboja.

Namun, adem ayemnya hubungan bertetangga itu tak lantas membuat tugas ASEAN cukup sampai di situ. Sebagai sebuah kekuatan di Asia Tenggara, 11 negara anggota ASEAN mestinya punya posisi tawar signifikan dengan mitra eksternalnya.

Setelah berhasil menciptakan kestabilan politik dan keamanan di kawasan, sebagai sebuah organisasi, ASEAN harusnya juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi rakyatnya.

ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan diambil menjadi tema dari Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Tepat sekali tema itu diambil karena ekonomi kawasan harus sama-sama bangkit seusai dihantam tekanan selama pandemi covid-19.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada 2023 masih tertekan, di kisaran 4,7% karena melemahnya permintaan global.

Analis Credit Suisse juga memperkirakan pertumbuhan enam negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, akan melambat jadi 4,4% pada 2023, dari proyeksi 5,6% pada 2022.

Meski masih tertekan, data dua lembaga itu menempatkan pertumbuhan ekonomi regional masih jauh di atas rata-rata global. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023.

Di sini ASEAN harus mengambil kesempatan untuk bersolek agar menjadi tujuan menarik bagi investor global. Harapan sudah di depan mata dengan hadirnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang tengah berseteru dagang dalam KTT kali ini.

Di tengah upaya meningkatkan ekonomi ke jalur pemulihan, negara-negara anggota ASEAN tentunya tak boleh lupa atas krisis politik yang tak berkesudahan di Myanmar. Kekompakan ASEAN diuji karena krisis politik dan kemanusiaan terus berlangsung di sana.

Benar adanya prinsip utama ASEAN ialah tak mengintervensi masalah dalam negeri negara lain. Namun, prinsip itu sedianya tak meniadakan prinsip utama lainnya, yaitu penghormatan pada hak asasi manusia dan soliditas.

Bukan tak mungkin, konflik politik di Myanmar akan menjadi kerikil bagi ASEAN yang sedang gencar mengampanyekan sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar.

Penegasan Ulang

Posisi tawar ASEAN juga sangat menentukan stabilitas di Indo-Pasifik, yakni kawasan yang membentang luas dari perairan Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, serta wilayah yang menghubungkan kedua samudra tersebut di sepanjang Laut China Selatan.

Indo-Pasifik ialah kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang mencakup 65% dari populasi global. Pada 2030, kawasan tersebut diperkirakan akan menjadi rumah bagi dua pertiga kelas menengah di dunia.

ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) atau Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia merupakan penegasan posisi perhimpunan Asia Tenggara dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik di tengah rivalitas kubu RRT dan Amerika Serikat beserta sekutunya.

Sentralitas ASEAN jangan hanya wacana, tetapi harus membumi dalam bekerja secara nyata dalam merespons berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia.

(Sumber: Media Indonesia, 2 September 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3149-sentralitas-asean-jangan-pepesan-kosong).

 

25. Teks Editorial berjudul Transformasi Radikal Nadiem

Transformasi Radikal Nadiem

Tesis

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim lagi-lagi membuat gebrakan. Kali ini melalui Permendikbud-Ristek Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mas Menteri, demikian sapaannya, mengeluarkan aturan baru terkait dengan skripsi mahasiswa S-1 dan publikasi ilmiah bagi mahasiswa S-2/S-3.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa mahasiswa bisa membuat tugas akhir dalam bentuk bukan hanya skripsi, tapi juga dapat berwujud proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok.

Adapun mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, ataupun doktor terapan tetap wajib diberi tugas akhir, tetapi tidak wajib terbit di jurnal.

Argumentasi

Menurut Menteri Nadiem, aturan baru ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang digagasnya. Baginya, ukuran kompetensi seseorang tidak hanya lewat penulisan ilmiah. Kendati demikian, Nadiem menyerahkan implementasi keputusan yang tidak mewajibkan skripsi dan publikasi di jurnal tersebut kepada tiap-tiap perguruan tinggi.

Keputusan ini tentu disambut dengan tanggapan beragam. Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Mendikbud-Ristek menghapus kewajiban menulis skripsi dan publikasi ini. Umumnya para pengkritik menilai penghapusan kewajiban ini membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel atau tulisan ilmiah.

Apalagi kampus-kampus kini terus menggenjot mahasiswa dan dosennya melakukan publikasi di jurnal bereputasi agar institusinya bisa bersaing di kawasan nasional maupun regional. Sebagaimana diketahui, salah satu indikator produktivitas perguruan tinggi berkualitas ialah banyaknya publikasi ilmiah terutama hingga level internasional.

Walaupun kualitasnya perlu ditingkatkan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek pada 2021 mencatat jumlah publikasi ilmiah Indonesia mencapai 50.000. Angka itu sekaligus mendongkrak peringkat publikasi ilmiah Indonesia dari peringkat 56 dunia ke peringkat 21 dunia.

Kewajiban dosen-dosen di kampus ialah menggembleng mahasiswa yang ingin menjadi akademisi maupun periset untuk menulis secara sistematis dan menerbitkannya di jurnal.

Meski begitu, akibat kewajiban publikasi di jurnal ini, tak jarang anggota sivitas akademika terjerat dalam jurnal-jurnal palsu dan predator. Kampus pun perlu terus mengajarkan mahasiswanya untuk tidak melakukan plagiarisme yang bukan saja haram di dunia akademik, tapi juga di dunia profesional kerja.

Yang jadi soal, dunia pendidikan terutama kampus tidak harus membuat seluruh lulusannya memiliki keahlian menulis ataupun riset yang tinggi. Hak mahasiswa untuk memilih apakah dirinya ingin menjadi akademisi/periset dengan kemampuan menulis yang mumpuni atau menjadi praktisi yang memiliki skill yang bisa diandalkan di tempat dirinya bekerja kelak. Tugas perguruan tinggi melahirkan lulusan dengan ragam keahlian tersebut.

Kita tentu tidak ingin kewajiban menulis skripsi untuk mahasiswa S-1 maupun publikasi di jurnal untuk mahasiswa S-2 dan S-3 justru menghambat studi yang dijalani para mahasiswa. Para akademisi pun perlu memahami, selain untuk menambah pengetahuan, sering kali mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi justru untuk mendapatkan jaringan kerja. Praktik seperti ini sudah lazim diterapkan di banyak negara yang sudah maju sistem pendidikannya seperti di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara di Asia lainnya.

Penegasan Ulang

Terlepas dari berbagai kontroversi dan kekurangannya, kita perlu mengapresiasi kebijakan Kemendikbud-Ristek membebaskan kewajiban mahasiswa S-1 menulis skripsi atau mahasiswa S-2/S-3 untuk publikasi jurnal. Selain bebas menentukan pilihan, kebijakan ini sekaligus bisa mengurangi tekanan mahasiswa dari para dosen yang ingin memanfaatkan kewajiban tersebut untuk kepentingan terselubung mereka.

Pasalnya, tak jarang sejumlah akademisi pemalas mencoba menitipkan namanya agar bisa dijadikan penulis kedua atau ketiga ketika publikasi ilmiah dilakukan. Kebijakan Nadiem ini merupakan tranformasi radikal pendidikan tinggi di Tanah Air. Pendidikan sejatinya membebaskan manusia menjadi dirinya sendiri, memanusiakan manusia. Pendidikan bukan menciptakan robot-robot yang memberhalakan formalitas tanpa memahami esensi sebagai insan akademik yang harus berguna bagi masyarakat.

(Sumber: Media Indonesia, 31 Agustus 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3146-transformasi-radikal-nadiem).

 

26. Teks Editorial berjudul Hak atas Udara Bersih

Hak atas Udara Bersih

Tesis

DARI hari ke hari, mutu udara di Jakarta kian memprihatinkan. Berdasarkan data laman IQAir, kemarin, indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 171. Mutu udara Jakarta itu termasuk terburuk di dunia.

Argumentasi

Ini didominasi dengan polutan utamanya yakni PM 2.5 dengan level konsentrasi 91µg/m³. Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini 18,2 kali lebih besar daripada nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.

Angka tersebut hanya lebih baik dari Kota Kampala, Uganda, yang memiliki indeks 187, atau kota yang memiliki mutu udara terburuk di dunia. Itu artinya udara Jakarta sudah sangat tidak sehat.

Sangat buruknya polusi udara di Jakarta berharga mahal. Beban ongkos medis yang harus dibayar oleh masyarakat Jakarta akibat polusi udara pada tahun ini, menurut temuan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), diperkirakan bisa lebih dari Rp60 triliun.

Buat pemerintah pusat, kerugian ini bisa lebih besar lagi sebab kualitas udara di Jakarta diperkirakan makin buruk. Itu baru Jakarta.

Belum lagi daerah-daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bogor, serta kota-kota di Indonesia lainnya yang terus menunjukkan situasi serupa.

Meski udara terus memburuk, pemerintah belum menemukan solusi jitu untuk menanganinya. Bahkan menemukan penyebabnya pun belum. Baik instansi pusat maupun daerah belum seragam tentang penyebabnya.

Jika melihat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penyumbang utama pencemaran udara di Indonesia ialah sektor transportasi dengan porsi 44%, disusul sektor industri 31%.

Dugaan sektor transportasi memberikan andil yang cukup besar terhadap kualitas udara Jakarta juga terkonfirmasi dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor transportasi di Ibu Kota yang tumbuh paling tinggi mencapai 18,1% pada kuartal II 2023.

Sektor transportasi sebagai biang kerok polusi udara Ibu Kota tentu makin mengkhawatirkan mengingat tingginya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor berbasis fosil di Jakarta.

Dalam lima tahun terakhir, populasi mobil penumpang di Jakarta meningkat hingga 15,5% menjadi 4,13 juta kendaraan. Adapun populasi sepeda motor meningkat hingga 27,8% menjadi 19,22 juta kendaraan.

Artinya, dengan rata-rata konsumsi BBM di Jakarta untuk motor sebesar 0,92 liter per hari dan mobil 3,9 liter per hari, total konsumsi BBM di Jakarta bisa mencapai 17,8 juta liter per hari untuk seluruh populasi motor dan 16,2 juta liter per hari untuk seluruh populasi mobil.

Penegasan Ulang

Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi makin parahnya polusi udara Jakarta. Pemerintah harus bertindak nyata dengan menertibkan pabrik atau industri pencemar udara, menghentikan penjualan bahan bakar bertimbel (premium 88, pertalite 90, solar 48, dan dexlite), membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyikapi kedaruratan pencemaran udara ini dengan tindakan nyata. Jangan saling menyalahkan demi ego sektoral. Payung hukum untuk menciptakan lingkungan dan udara yang bersih sudah ada. Tinggal tiap-tiap pihak bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah yang bisa menciptakan krisis kesehatan masyarakat ini. Masyarakat pun harus berani menggugat pemerintah. Masyarakat berhak atas udara yang bersih.

(Sumber: Media Indonesia, 28 Agustus 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3140-hak-atas-udara-bersih).

Baca Juga: Pengertian Frasa, Klausa, Kalimat, Beserta Jenis & Contohnya | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

27. Teks Editorial berjudul Cemas Menuju Indonesia Emas

Cemas Menuju Indonesia Emas

Tesis

SAAT berpidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya, kepemimpinan hasil Pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan pemimpin ke depan setidaknya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Hal itu dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas 2045.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, yakni menyabet posisi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Jokowi menyebut pemerintah saat ini sudah menyiapkan strategi untuk meraih cita-cita tersebut. Di usia emas itu, Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan 68% warganya ialah penduduk usia produktif.

Pernyataan Presiden mengenai situasi kekinian tersebut terkesan hanya manis di atas kertas. Kondisi riil yang dialami masyarakat Indonesia kebanyakan seperti jauh panggang dari api. Sejumlah permasalahan masih terbilang kronis untuk dipecahkan.

Argumentasi

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, walaupun saat ini produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan penduduk berjumlah 276 juta mencapai Rp5.000 triliun, sebanyak lebih dari 57,17% tersebar di Pulau Jawa. Sisanya terdistribusi di wilayah lain di Indonesia.

Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan yang terjadi sejak awal kemerdekaan negeri ini belum juga teratasi. Memang Jokowi menjanjikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena butuh ratusan triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur IKN di tengah duit negara yang terbilang cekak. Sementara itu, investor swasta baik lokal maupun asing yang diundang untuk berinvestasi di IKN, hingga kini belum terlihat batang hidungnya.

Di sisi lain, praktik korupsi yang dituding sebagai penghambat utama pembangunan negara tidak juga hilang. Kalaupun ada penindakan, masyarakat menyaksikan praktiknya masih bersifat tebang pilih dan cenderung hanya menjadi gimik. Pemerintah dinilai tidak serius memerangi praktik rasuah.

Penegasan Ulang

Belum lagi persoalan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang pada kuartal II 2023 tercatat sebesar US$396,3 miliar atau meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah utang pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sejumlah politikus di Senayan mengatakan praktik pengelolaan utang di masa Jokowi tak berjalan dengan baik dan hanya sekadar gali lubang tutup lubang.

(Sumber: Media Indonesia, 19 Agustus 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3127-cemas-menuju-indonesia-emas).

 

28. Teks Editorial Tombok Berlipat Kereta Cepat

Tombok Berlipat Kereta Cepat

Tesis

KONTROVERSI proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) seakan tidak ada habisnya seiring dengan waktu pengoperasiannya yang terus molor. Ketika proyek tersebut sedang dalam penjajakan, perdebatan sudah mengemuka mulai urgensi pembangunannya, sampai Bandung atau Surabaya, dan apakah Jepang atau Tiongkok yang akan digandeng untuk membangun.

Argumentasi

Kedua negara sama-sama berpengalaman dalam pengembangan kereta cepat, kendati Jepang mendahului di awal. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya dimulai pada 2015 dengan keputusan menggandeng Tiongkok. Alasan pemerintah memilih Tiongkok karena negara tersebut bersedia membangun dengan skema business to business (B to B) tanpa jaminan pemerintah.

Berkat perencanaan yang amburadul, biaya pembangunan proyek mercusuar itu membengkak. Proyek itu bak proyek pembangunan skala rumah tangga yang biayanya terus membengkak karena ketidakbecusan kontraktor membuat perhitungan. Di sisi lain, pemilik cenderung pasrah karena ngebet punya rumah.

Demi menyelamatkan proyek tersebut agar tidak mangkrak, pemerintah terpaksa turun tangan dengan mengucurkan dana APBN. Uang negara mengucur melalui penyertaan modal negara atau PMN. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok kemudian sepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs rupiah 15 ribu per US$). Dengan demikian, anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar US$6,07 miliar atau setara Rp91 triliun, naik menjadi US$7,27 miliar atau sekitar Rp109 triliun.

Dari sini hitungannya sudah meleset jauh dari tawaran Jepang yang diajukan melalui JICA sebesar US$6,2 miliar dengan pinjaman berbunga 0,1% per tahun dalam jangka waktu 40 tahun. Memang kita tidak akan pernah tahu apa jadinya bila dulu Jepang yang digandeng. Akankah terjadi pembengkakan biaya?

Namun, yang lebih memprihatinkan ialah besarnya utang yang ditanggung pihak Indonesia. Pembengkakan biaya membuat Indonesia menambah nilai pinjaman dari Tiongkok yang menetapkan bunga 3,4% per tahun.

Upaya pemerintah untuk meminta penurunan bunga menjadi 2% belum membuahkan hasil. Pihak Tiongkok di atas angin karena pemerintah Indonesia terlihat bersedia melakukan apa pun agar proyek KCJB tuntas.

Sejauh ini, pemerintah sudah mengucurkan PMN dua kali, yakni Rp4,3 triliun pada 2021 dan pada 2022 sejumlah Rp3,4 triliun. Seiring dengan itu, pengoperasian kereta cepat juga terus molor.

Dari semula ditargetkan 2019 mundur menjadi Desember 2022. Kemudian, diundur kembali ke Juli yang kembali gagal tercapai hingga ditargetkan beroperasi pada 18 Agustus sebagai kado HUT RI tahun ini.

Terakhir, molor lagi menjadi 1 Oktober 2023 dengan uji coba gratis dimulai 1 September. Ketika nanti beroperasi, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung bakal disubsidi menjadi Rp250 ribu atau hampir sama dengan harga tiket KA Argo Parahiyangan yang tidak mendapat subsidi pemerintah.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pemilik yang 40% sahamnya dikuasai konsorsium Tiongkok telah meminta hak pengelolaan KCJB diperpanjang menjadi 80 tahun. Pemerintah sudah memberikan sinyal menyetujui masa konsesi yang hampir dua kali masa konsesi maksimal tol itu.

Penegasan Ulang

Indonesia babak belur diseret proyek kereta cepat. Tak hanya itu, Indonesia juga akan terjebak utang jangka panjang dengan Tiongkok. Seyogianya proyek itu menjadi pembelajaran agar tidak mengeksekusi proyek negara layaknya skala rumahan. Sungguh betapa berat anak cucu menanggung utang negara yang menggunung kelak.

(Sumber: Media Indonesia, 14 Agustus 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3117-tombok-berlipat-kereta-cepat).

 

29. Teks Editorial berjudul Tsunami Aceh dan Problem Kesadaran Bencana

Tsunami Aceh dan Problem Kesadaran Bencana

Tesis

Tragedi tsunami Aceh berumur 18 tahun kemarin. Warga Aceh mengingatnya dengan pahit, di tengah raungan sirene pada Senin pagi. Sebagian dari mereka, yang mengikuti acara di pusat berziarah ke kuburan massal Siron. Di situ, sebanyak 40 ribu warga Aceh dikuburkan bersama-sama. “Para Syuhada,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza, Ahad.

Pemerintah memberi tema ‘Bangkit Lebih Kuat, Bangun Budaya Sadar Bencana’. Pesan ini, kita mafhum, bisa dianggap klise. Namun, tetaplah pesan yang amat kuat. Terutama bagian ‘Bangun Budaya Sadar Bencana’. Sudah 18 tahun tsunami Aceh, kita tahu betul sejauh mana kesadaran masyarakat atas potensi bencana ini.

Jujur, kewaspadaan kita semua akan bencana tetap minim. Kalaupun tidak mau kita sebut abai. Padahal, bencana sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Masyarakat Indonesia hidup di deretan ‘ring of fire’ alias barisan gunung api yang siap memuntahkan laharnya kapan saja. Banjir dan angin topan akibat musim hujan juga kerap terjadi.

Argumentasi

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai 4 Desember kemarin memperlihatkan, ada 3.318 bencana alam terjadi di seluruh Indonesia. Ini berarti saban harinya warga Indonesia terkena sembilan bencana. Yang paling banyak adalah banjir, dengan 1.420 kejadian. Ini setara 42,8 persen dari total bencana. Kemudian ada cuaca ekstrem, diikuti tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan lainnya.

Jawa Barat adalah provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana alam dengan sebanyak 775 kali dalam setahun. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saban hari warga Jabar rata-rata mengalami dua kali bencana dalam setahun. Dari gambaran ini, terlihat juga bahwa seluruh wilayah Jawa tidak lepas dari daerah rawan bencana. Padahal, dari segi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi ataupun kesejahteraan, Jawa adalah yang paling unggul dari seluruh pulau di Indonesia.

Sejauh mana pemerintah merespons kondisi bencana ini terlihat dari sejumlah langkah yang diambil. Di pusat, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di daerah, pemerintah membentuk pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di lingkungan yang lebih kecil lagi, di kelurahan dan kecamatan, dibuat program Desa Sadar Bencana. Kemudian dibentuk pula relawan taruna siaga bencana (tagana).

Dengan struktur yang demikian, idealnya kita akan melihat penanganan bencana ataupun tingkat kesadaran bencana masyarakat makin tinggi. Ternyata tidak. Pun berlaku di Jawa Barat, daerah dengan tingkat bencana tertinggi se-Indonesia. Ataupun di daerah lain.

Kita melihat publik dan pemerintah tetap tergopoh-gopoh, saat bencana besar mengadang. Apa yang harus dilakukan publik, atau bahkan satu keluarga saat terkena bencana tsunami, gempa bumi, banjir bandang, pun masih memperlihatkan bahwa mereka tidak mendapat pemahaman soal sadar bencana. Semua serba-terkaget-kaget.

Seolah tsunami Aceh 18 tahun lalu tidak mengajarkan apa-apa pada seluruh rakyat Indonesia. Gempa di Palu, yang diikuti oleh tsunami, lalu likuefaksi menjadi salah satu contoh terbaik dari kealpaan itu. Reaksi publik akan gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi juga dipenuhi oleh cerita kekalutan tanpa pemahaman bencana.

Penegasan Ulang

Di satu sisi, kita akui masih ada masyarakat yang abai akan sadar bencana ini. Tapi di sisi lain, ini menunjukkan, langkah pemerintah mengedukasi masyarakat soal waspada bencana ini belum berhasil betul. Padahal, pemerintah punya kewajiban untuk itu. Pemerintah berkewajiban melindungi dan menjaga warga negaranya. Di sisi lain, kita juga mengakui pemerintah turut andil lewat rencana tata ruang daerah yang tidak sinkron. Dengan mudah sekali investor bisa mengubah daerah-daerah yang seharusnya untuk konservasi alam menjadi daerah produksi, daerah investasi.

Delapan belas tahun tsunami Aceh harusnya membuat bangsa ini berubah lebih sadar bencana. Tetapi tampaknya belum. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk tidak lagi mengingat tragedi tsunami Aceh sebagai kesedihan belaka. Ada persoalan yang belum bisa dituntaskan dari situ, yakni memupuk kesadaran bencana di tengah keluarga, sampai pada anak-anak kita.

(Sumber: Republika, 27 Desember 2022. https://www.republika.id/posts/35811/tsunami-aceh-dan-problem-kesadaran-bencana).

Baca Juga: Kumpulan Contoh Esai Singkat Berdasarkan Jenisnya | Bahasa Indonesia Kelas 12

 

30. Teks Editorial berjudul Bersatu Melawan Korupsi

Bersatu Melawan Korupsi

Tesis

Membersihkan Indonesia dari praktik korupsi tentu bukan hal yang mudah. Setiap 9 Desember, masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Sayangnya, aneka praktik korupsi masih merajalela di negeri ini. Tak heran apabila Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM masih menilai upaya-upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air belum membaik.

Argumentasi

Pukat UGM mencatat, secara global Indonesia masih sangat jauh tertinggal soal pemberantasan korupsi. Peneliti Pukat, Yuris Rezha Kurniawan, mengatakan, saat negara-negara maju sudah mulai masuk ranah pencegahan korupsi di sektor swasta dan memperbaiki integritas dunia usaha, Indonesia justru masih berkutat menghadapi korupsi akut menyangkut pejabat publik dan penegak hukum.

“Dalam Hakordia ini belum bisa kita rayakan dengan prestasi-prestasi membanggakan,” kata Yuris, Jumat (9/12). Menurut Pukat UGM, dari refleksi beberapa tahun ke belakang, masih menunjukkan bahwa politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sangat lemah. Menurut Pukat UGM, revisi UU KPK dan munculnya peraturan-peraturan justru memberi angin segar pelaku korupsi.

Catatan kritis Pukat UGM pada Hari Antikorupsi Sedunia ini sudah seharusnya menggugah seluruh elemen bangsa bahwa korupsi masih menjadi masalah. Inilah momentum bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bergandeng tangan untuk berjuang bersama-sama membebaskan negeri ini dari praktik kotor dan jahat bernama korupsi.

Masih kian maraknya praktik korupsi yang dilakukan para pejabat, aparat penegak hukum, hakim, bahkan hingga level kepala desa membuktikan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius bangsa ini. Pakta integritas yang selama ini digaung-gaungkan belum sepenuhnya mewujud dalam kehidupan. Masih sebatas slogan dan ini tentu tak boleh terus dibiarkan.

Sejatinya negeri ini membutuhkan teladan. Para pejabat dan elite dari tingkat atas hingga bawah, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus menunjukkan integritasnya. Tak boleh lagi ada permainan dan jual beli jabatan. Tak boleh lagi ada setoran dari bawahan kepada atasan. Tak boleh lagi ada jual beli hukum. Jika negara lain saja bisa menerapkan, sudah seharusnya Indonesia pun bisa

Dan korupsi, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menjadi pangkal dari berbagai masalah pembangunan di Indonesia. “Korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan: dari penciptaan lapangan pekerjaan hingga soal pelayanan masyarakat,” ujar Jokowi dalam unggahannya melalui akun Twitter, Jumat (9/12).

Karena itu, Jokowi pun menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti untuk terus mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dan bersih. “Kita takkan pernah lelah dan lengah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia 2022,” kata Jokowi menegaskan.

Indonesia yang bersih dan maju tentu hanya akan bisa dicapai apabila semua elemen bangsa, terutama para elite dan pejabat, hidup sederhana. Tak hanya itu, para elite dan pejabat harus membuang sikap rakus dan tamak. Fasilitas yang disediakan negara sesungguhnya sudah lebih dari cukup.

Penegakan hukum terhadap para koruptor harus semakin tegas. Masih banyaknya koruptor yang dijatuhi hukuman ringan tak mampu menciptakan efek jera. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, berdasarkan kajian pelaku korupsi tidak takut dengan ancaman hukuman penjara, tetapi takut jika dimiskinkan. Jika pemiskinan menjadi cara efektif untuk memberantas korupsi, hal itu harus dilakukan.

Penegasan Ulang

Membersihkan Indonesia dari praktik korupsi tentu bukan hal yang mudah. Semua harus berawal dari pendidikan. Sejak dini, anak-anak bangsa harus diajarkan tentang bahaya korupsi. Para anak bangsa perlu ditanamkan pendidikan karakter, baik di sekolah, rumah, dan lingkungan. Literasi hidup antikorupsi juga perlu terus dilakukan di semua lembaga/badan dan instansi.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya upaya-upaya pencegahan agar praktik korupsi bisa terus ditekan. Perlu dihadirkan sebuah sistem yang mampu menutup celah praktik korupsi di semua lembaga/badan/instansi. Sebab, korupsi biasanya terjadi karena adanya celah dan peluang.

Pemberantasan korupsi hanya akan efektif apabila para penegak hukumnya juga benar-benar bersih dan berani. Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi tebang pilih dalam menjelankan tugasnya. Aparat penegak hukum harus berani melawan intervensi kekuasaan dalam menjalankan tugasnya.

(Sumber: Republika, 10 Desember 2022. https://www.republika.id/posts/35243/bersatu-melawan-korupsi).

—

Nah, itu tadi contoh teks editorial berbagai tema beserta pembagian strukturnya. Semoga kamu semakin paham ya tentang teks editorial. Kira-kira kedepannya kita bahas apa lagi ya? Oke, kalo kamu mau belajar dengan animasi yang lucu dan pembahasannya mudah dipahami, langsung aja deh buka ruangbelajar dan temukan ribuan video belajar seru di aplikasi Ruangguru. Selamat belajar!

Referensi: 

Suryaman dkk. (2015). Bahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Editorial Media Indonesia. 2022. Menghadapi Era Gelap Ekonomi. Diakses pada 13 Oktober 2022 dari https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2786-menghadapi-era-gelap-ekonomi

Editorial Media Indonesia. 2022. Mempersiapkan Akhir Pandemi. Diakses pada 13 Oktober 2022 dari https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2764-mempersiapkan-akhir-pandemi

Editorial RRI. 2022. Pengembangan Ekonomi Biru Sektor Kelautan. Diakses pada 13 Oktober 2022 dari https://rri.co.id/editorial/141/pengembangan-ekonomi-biru-sektor-kelautan 

Editorial RRi. 2022. Rencana Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik. Diakses pada 13 Oktober 2022 dari https://rri.co.id/editorial/133/rencana-konversi-kompor-gas-ke-kompor-listrik

Editorial Sindo. 2022. Mencetak Calon Juara dengan Pembinaan Usia Dini. diakses pada 13 Oktober 2022 dari https://nasional.sindonews.com/read/880699/16/mencetak-calon-juara-dengan-pembinaan-usia-dini-1662710945

 

Artikel terakhir diperbarui oleh Laras Sekar Seruni.