Korupsi Dana APBD-P Kota Malang dan Pengaruhnya terhadap Sistem Perekonomian | Ekonomi Kelas 11

Artikel kelas XI kali ini akan membahas tentang korupsi dana APBD-perubahan Kota Malang yang dilakukan 41 anggota DPRD Kota Malang. Selain itu juga akan membahas tentang pengaruh APBN/APBD bagi sistem perekonomian.

—

Berita tentang korupsi seakan-akan tidak pernah hilang dari telinga kita. Baru-baru ini kamu tahu nggak kalau ada korupsi massal yang dilakukan anggota DPRD? Coba tebak, kasus korupsi massal ini terjadi di kota mana? Ya, tepat sekali, di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Sejarah baru tercetak lho Squad dalam kasus korupsi kali ini. Jumlah tersangkanya nggak tanggung-tanggung. Biasanya kan yang ketangkep korupsi itu paling beberapa orang saja kan? Nah kalau dalam kasus ini, korupsi dilakukan oleh 41 anggota dewan. Kamu bisa kebayang dong, jumlah anggota dewan keseluruhannya itu 45 orang. Kemudian, yang ketangkep korupsi itu 41 orang. Nggak habis pikir sih kenapa anggota dewan yang penghasilannya udah banyak, kok masih bisa kepikiran buat korupsi. Menurut kamu, mereka kenapa melakukan korupsi ya?

Kaget kan? Kaget sama Valak atau sama anggota dewannya? Iya sih anggota DPRD-nya emang nggak tau malu. Sudah menerima gaji yang besar, masih saja korupsi dana APBD-perubahan. Emang masih kurang ya duitnya?

Apa sih pengaruhnya APBD bagi sistem perekonomian? Oh iya, nggak cuma APBD aja nih yang punya pengaruh, APBN juga berpengaruh lho Squad. Nah, dalam artikel kali ini kamu bakal tahu nih seberapa besar sih pengaruh APBN/APBD itu bagi sistem perkenomonian. Keep Scroll ya!

Baca Juga: Beberapa Sumber Pendapatan Negara dan Daerah

APBN/APBD paling nggak itu punya pengaruh terhadapi sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Kita akan bahas satu per satu ya Squad. Pertama, pengaruh APBN/APBD terhadap sektor moneter. Sektor ini berhubungan dengan uang. Artinya, pengaruh APBN/APBD ini sangat besar. APBN/APBD itu dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat lho.

Contohnya begini Squad, kan dana APBD-perubahan tersebut dikorupsi tuh, otomatis anggaran mengalami defisit kan? Sedangkan pemerintah pasti ingin melakukan kegiatan belanja (pengeluaran). Suka tidak suka maka ini juga akan memengaruhi tingkat inflasi di masyarakat.

Pengaruh APBN/APBD yang kedua ialah berdampak pada neraca pembayaran. Contoh paling mudahnya kalau APBN kita defisit, maka kegiatan transaksi yang berjalan ditutupi oleh utang luar negeri.

“Ada hubungannya dengan APBD yang dikorupsi di Malang nggak sih?”

Jelas ada dong. APBD Kota Malang itu kan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, APBD Provinsi itu didapatkan dari APBN. Otomatis kalau dana APBD dikorupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Supaya tidak terhambat terlalu lama, maka akan diajukan lagi ke APBN. Padahal, rancangan anggaran APBD tiap daerah itu sudah ada hitungannya masing-masing. Hal-hal seperti itulah yang bisa menyebabkan APBN kita itu defisit dan terpaksa kita harus meminjam uang untuk membayar utang.

Pengaruh APBN/APBD yang ketiga ialah berdampak di sektor produksi. Pemerintah bisa saja membuat kebijakan anggaran defisit yakni merencanakan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Bentuknya bisa saja memberikan subsidi lebih banyak atau memberikan kenaikan gaji PNS. Jika ini dilakukan, otomatis daya beli masyarakat akan meningkat dan sektor dunia usaha akan meningkatkan kapasitas produksinya.

Itu kalau APBN dan APBD-nya lancar. Kalau ada masalah? Ya otomatis rangkaian kegiatan tadi nggak bisa berjalan lancar. Nah, itu tadi Squad artikel tentang pengaruh APBN/APBD terhadap sistem perekonomian. Tentunya kita sama berharap ya terkait kasus korupsi dana APBD-perubahan yang dilakukan 41 anggota dewan, dapat cepat diselesaikan.

Kamu masih mau belajar lebih dalam lagi tentang APBN/APBD? Yuk coba gabung di ruangbelajar. Ada video pembelajaran dengan animasi keren lho. Nggak cuma itu, ada soal dan rangkumannya yang dijamin kamu bakal makin paham materinya. Gabung sekarang yuk.

Referensi
Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga

Proyeksi Indikator Makroekonomi. Bank Indonesia (daring). Tautan: https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/proyeksi-indikator-makroekonomi/Documents/Triwulan%20II%20-%202018.pdf

APBD-P Tahun 2015 Ini Berujung Korupsi Massal DPRD Kota Malang. Muhammad Aminuddin. detikNews (daring). Tautan: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4200617/apbd-p-tahun-2015-ini-berujung-korupsi-massal-dprd-kota-malang

Naik 14%, Utang Pemerintah Capai Rp 4.227,78 T di Juni 2018. Hendaru Purnomo. CNBC Indonesia (daring). Tautan: https://www.cnbcindonesia.com/market/20180717190800-17-24036/naik-14-utang-pemerintah-capai-rp-422778-t-di-juni-2018

Artikel diperbarui 16 Desember 2020