7 Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia | Sejarah Kelas 12

Artikel Sejarah Indonesia kelas XII ini berisi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, misalnya seperti berpartisipasi dalam berbagai organisasi perdamaian.

—

“Imagine all the people living life in peace”.

Itu adalah kutipan lagu Imagine dari John Lennon. Kamu pernah dengar lagu ini? Dalam lagu itu, diceritakan bahwa setiap orang mengharapkan kedamaian, gak terkecuali negara kita, Indonesia.

Sebagai sebuah negara, ternyata Indonesia punya peran yang cukup sentral dalam perdamaian dunia, lho! Masa, sih? Nggak percaya? Coba kita ikuti kisah Indonesia dalam misi-misi perdamaian di bawah ini!

1. Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Buat kamu yang tinggal atau sudah pernah ke Bandung, pasti kamu pernah melewati jalan Asia-Afrika. Itu lho jalan yang ada kutipan ucapannya Pidi Baiq.

Quote Ayah Pidi Baiq tentang Kota Bandung (Sumber:Twitter)

Jalan ini memang terkenal sama ucapan ayahnya Dilan dan Alun-Alun Bandungnya, Tapi, pernahkah kamu tahu cerita di balik nama jalan tersebut? Ternyata, pada 1955, di jalan tersebut terjadi peristiwa sejarah besar antarnegara di kawasan Asia dan Afrika.

Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Bandung tempat berlangsungnya KAA. (Sumber: dolandolen)

Baca Juga: Negara-Negara Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Colombo.

Latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika disebabkan oleh banyak negara Asia-Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Selain itu, kondisi dunia masih belum stabil karena ada Perang Dingin antara Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Soviet) setelah Perang Dunia II.

Maka dari itu, muncul kesadaran bagi sebagian negara untuk memperbaiki keadaan yang sedang terjadi. Di Konferensi Colombo (Sri Lanka), pemikiran untuk menyelenggarakan KAA menjadi bahan pembicaraan utama.

Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Panca Negara di Kota Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

1. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955.
2. Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor.
3. Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang.

Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah.

Konferensi Asia-Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam Konferensi ini antara lain membicarakan kerja sama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia.

Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung.

Inti dari Dasasila Bandung adalah menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika.

Nah, ternyata Dasasila Bandung berhasil menghidupkan semangat patriotik negara-negara Asia-Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Selain itu, KAA juga berhasil mengembangkan semangat solidaritas negara Asia-Afrika dalam menghadapi masalah regional dan internasional.

2. Misi Garuda atau Kontingen Garuda

Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, kamu tahu nggak kalau ternyata ada juga lho tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain.

Mereka tergabung dalam Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956.

Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah.

Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces (UNEF). Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan Misi Garuda I sampai Misi Garuda XXVI-C2.

Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin, 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan POLRI yang bertugas di 10 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Baca Juga: Peran Indonesia dalam Menjaga Perdamaian di Asia

Kontribusi pasukan Indonesia ke Misi Pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat Konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan POLRI. Kayanya, cocok nih nyanyi “Garuda di Dadaku” bagi Pasukan Garuda saat bersiap.

Pasukan Garuda yang turut berperan dalam menjaga perdamaian dunia. (Sumber: Shutterstock)

3. Deklarasi Djuanda

Coba inget deh kamu ingat pelajaran geografi tentang laut teritorial atau laut wilayah. Ternyata, ketentuan luas laut teritorial itu berasal dari Indonesia, tepatnya lewat Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956, yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia.

Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (Ordonansi Laut dan Daerah Maritim) tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Rugi dong kita 🙁

Akhirnya, melalui Deklarasi Djuanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar.

Deklarasi Djuanda kemudian dikukuhkan melalui UU No.4/PRP Tahun 1960 dan melahirkan konsep “Wawasan Nusantara”. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) yang diadakan oleh PBB.

Baca Juga: Mengenal Tokoh-Tokoh Nasional dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Deklarasi Djuanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan.

Baca Juga: Program Kerja Kabinet Djuanda

Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Indonesia harus berterimakasih kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (kiri) dan Prof. Dr. Hasjim Djalal (kanan). (Sumber: en.wikipedia.org dan Global Landscape Forum)

4. Gerakan Non-Blok (GNB)

Setelah Perang Dunia II, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberalis-kapitalis dan Uni Soviet dengan aliran sosialis-komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, akhirnya membuat Gerakan Non-Blok (GNB).

Masih ingat Dasasila Bandung yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasasila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara, pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT di Beograd inilah, didirikan GNB, yang diprakarsai oleh lima negara, yaitu: Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir.

Tujuan Gerakan Non Blok

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif.
3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk intervensi.

Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

1. Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya Gerakan Non-Blok.
2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT.
3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB X yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara-selatan, yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara negara berkembang (selatan) dan negara maju (utara).

Hingga 2016, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012, telah memiliki 120 negara anggota.

Negara Anggota Gerakan Non-Blok (2005). (Sumber: en.wikipedia.org)

5. ASEAN

Pernah dengar tentang ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan.

Baca Juga: Sejarah ASEAN, Negara Pendiri, Anggota & Tujuan Dibentuk

ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh lima negara, yaitu:

1. Singapura: S. Rajaratnam
2. Thailand: Thanat Khoman
3. Malaysia: Tun Abdul Razak
4. Indonesia: Adam Malik
5. Filipina: Narciso Ramos

Lambang ASEAN (Sumber: asean.org)

Tujuan ASEAN

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara.
2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan terhadap asas Piagam PBB.
3. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif.
4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian.
5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat.
6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.
7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Prinsip-Prinsip ASEAN

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota.
2. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
3. menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
4. Menyelesaikan sengketa secara damai.

6. Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011.

Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Lambang OKI (Sumber: www.crwflags.com)

Tujuan OKI

1. Memperkuat solidaritas, kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.
2. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangan hak dan kebebasan mendiami daerahnya.
3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain.

Peran Indonesia dalam OKI

1. Memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agremeent/ Perjanjian Damai, 1996.
2. Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989.
3. Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi.

7. Jakarta Informal Meeting (JIM)

Jadi guys, Jakarta Informal Meeting atau JIM sebenarnya merupakan salah satu upaya ASEAN dalam mendamaikan konflik yang terjadi di Asia Tenggara.

Awalnya, pada akhir 1978, terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam, atau dikenal juga sebagai Perang Indocina III, yang dianggap akan mengancam perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian, pada 1984, diadakan pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri di Jakarta, yang tujuan pokoknya adalah rekonsiliasi nasional dan upaya penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja.

Hasil pertemuan tahun  1984 ini adalah Indonesia ditunjuk sebagai mediator atau penghubung antara ASEAN dan Vietnam.

Alasan penunjukkan Indonesia sebagai mediator yaitu terkait dengan kedudukan Indonesia sebagai pendiri ASEAN yang aktif menjaga stabilitas perdamaian dan kedekatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin sejak 1955.

Kemudian, dalam mengemban tugasnya sebagai mediator atau penghubung ini, Indonesia akhirnya mengusulkan penyelesaian konflik melalui perundingan  Jakarta Informal Meeting (JIM).

JIM akhirnya dilaksanakan sebanyak tiga kali di antara tahun 1988-1990. Pada JIM I, Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indocina 3.

Tiga usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan.

Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua.

Pada JIM II, Australia juga turut serta. Melalui perdana menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi:

1. mendorong upaya gencatan senjata;
2. menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik;
3. mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan.

Sementara, pertemuan terakhir Jakarta Informal Meeting (JIM III) membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council (SNC).

Peran Indonesia setelah Jakarta Informal Meeting

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 745.

Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan Kontingen Garuda XII A – XII D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan Kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. Jumlah ini terbanyak lho dibandingkan pasukan negara lainnya.

—

Wah, ternyata banyak ya peran Indonesia dalam perdamaian dunia! Kita, sebagai generasi muda Indonesia, sebaiknya ikut berperan aktif dalam memelihara perdamaian di dunia.

Banyak lho hal yang bisa kamu lakukan untuk berkontribusi, misalkan belajar dengan giat hingga menjadi seorang Diplomat, atau mungkin sesederhana menggunakan media sosial dan internet untuk berkarya atau tukar pikiran maupun informasi positif.

Semoga dengan adanya gerakan-gerakan ini dan bantuan kamu, dunia bisa semakin damai, Amin.  Nah, buat kamu yang ingin belajar sejarah lebih jauh lagi yuk berlangganan ruangbelajar sekarang juga! Kamu bisa menemukan materi-materi seru dengan video animasi yang juga dijamin makin seru.

Referensi:

Sh. Musthofa, Suryandari, Tutik Mulyati. 2009. Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Hapsari, Ratna dan Adil M. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Erlangga.

Sumber Gambar:

Mochtar_Kusumaatmadja [Daring] Sumber:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Mochtar_Kusumaatmadja_%281978%29.jpg (Diakses 4 Oktober 2021)

Hasjim Djalal  [Daring] Sumber: https://events.globallandscapesforum.org/speaker/hasjim-djalal/ (Diakses 4 Oktober 2021)

Squad of Indonesian Peacekeeper is conducting duty in Elfasher City [Daring] Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/squad-indonesian-peacekeeper-conducting-duty-elfasher-1306273744   (Diakses 4 Oktober 2021)

Artikel ini diperbarui pada 21 Juli 2022, kemudian diperbarui lagi pada 8 Januari 2024 hasil kolaborasi tulisan Leo Bisma, Irene Swastiwi Viandari Kharti, dan Laras Sekar Seruni