Bagaimana APBN dan APBD Disusun? | Ekonomi Kelas 11

Artikel Ekonomi kelas XI kali ini akan menjelaskan tahapan dalam penyusunan APBN dan APBD. Mau tahu seperti apa tahapannya? Simak artikel berikut ini ya.

—

Bicara tentang anggaran pasti berhubungan dengan uang. Terlebih jika anggaran ini ada sangkut pautnya dengan negara dan daerah. Kira-kira bagaimana ya cara mengajukan anggaran tersebut untuk pembangunan negara dan daerah? Kamu aja kalau ikut OSIS minta pengajuan dana pastinya harus melewati banyak tahapan. Setelah disetujui ketua OSIS, kemudian pembina, terus ke bagian kesiswaan. Nah, pengajuan anggaran belanja negara dan daerah lebih kompleks, Squad.

Di artikel ini kita akan bahas langkah penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) ya, Squad. Setelah itu, kita lanjut ke Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).

Tahap awal yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan APBN ialah dengan melalui tahap pendahuluan. Sama Saja sih kayak kamu bikin karya tulis gitu, harus ada pendahuluan. Dalam tahap ini dilarang buru-buru lho, Squad.

Kenapa?

Di tahap ini, pemerintah harus bisa menentukan arah kebijakannya dan skala prioritas pembangunan nasional. Selain itu, juga harus dipertimbangkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar dalam APBN.

Jangan kamu kira gampang, menyusun APBN itu sulit lho, Squad. Di tahap pendahuluan ini ada beberapa asumsi yang memengaruhi APBN seperti:

1. pertumbuhan ekonomi;
2. tingkat inflasi;
3. nilai tukar rupiah;
4. tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan;
5. harga minyak mentah Indonesia; dan
6. lifting minyak dan gas bumi

Asumsi dasar tersebut kemudian dibahas dalam rapat antarkomisi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Baru deh setelah itu melakukan proses finalisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) oleh pemerintah.

Apa sudah selesai sampai sini?

Belum selesai.

(sumber: giphy.com)

Setelah tahap pendahuluan, APBN yang baru berupa rancangan itu kemudian masuk ke tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Pada tahap ini dimulai dengan pidato presiden yang merupakan pengantar RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN itu sendiri dan Nota keuangan.

Kemudian, menteri keuangan dan panitia anggaran DPR melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan tersebut berupa Undang-Undang APBN yang didalamnya memuat satuan anggaran.

Apa sih satuan anggaran itu?

Pembiayaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat diajukan kementerian atau lembaga dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pengajuan tersebut dibahas yang kemudian menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dilakukan verifikasi sebelum proses pembayaran.

Setelah hasil verifikasi selesai, kepala/pimpinan yang mengajukan RKAKL tersebut mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN). Di dalam pelaksanaannya, APBN disertakan petunjuk berupa Keppres (Keputusan Presiden) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN.

Baca Juga: Apa Pentingnya APBN dan APBD?

Nah, itu tadi langkah-langkah dalam penyusunan APBN. Terus gimana dengan penyusunan APBD?

Begini. APBD itu kan dana yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah. Alokasi jumlah APBD itu malah mengacu ke APBN Squad. Pertama-tama sih Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam pembahasan tersebut, kepala satuan perangkat kerja daerah harus menyusun anggaran dibagiannya masing-masing. Anggaran ini harus disesuaikan dengan prestasi kerja yang akan dicapai atau gampangnya sebagai prakiraan belanja. Hasil pembahasannya disampaikan ke pejabat pengelola keuangan daerah.

Setelah itu, Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD. Pengajuan tersebut kemudian dibahas bersama DPRD yang tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan rencana dan kedudukan APBD itu sendiri. Di dalam pembahasan tersebut, sangat mungkin terjadi jumlah baik penerimaan dan pengeluaran.

Setelah dibahas, ada dua kemungkinan yang bisa aja terjadi, nggak semua rancangan APBD itu disetujui lho, Squad. Bisa saja rancangan tersebut tidak disetujui. Rancangan APBD yang disetujui DPRD pasti rinci dan jelas sampai ke unit organisasi, fungsi, program kegiatan, bahkan jenis belanja. Termasuk belanja alat tulis gitu harus dicatat juga. Kurang detail apa coba? Kenapa sampai detail begitu? Selain karena jumlahnya yang besar, anggaran seperti ini rawan dikorupsi. Pasti pernah denger dong berita tentang korupsi dana APBD?

Lalu nasib anggaran yang nggak disetujui gimana? Apakah menangis meratapi nasib di keheningan senja? Mending gitu sih daripada digantungin, ye gak?

Kalau nggak disetujuin sama DPRD, ya pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran sebanyak-banyaknya sebesar angka dari APBD tahun sebelumnya. Makanya coba kamu perhatiin deh, biasanya di akhir tahun itu banyak perbaikan jalan yang dilakukan. Itu bisa saja menjadi salah satu cara supaya daerah tersebut bisa mendapat anggaran baru lagi.

Pembahasan APBN dan APBD itu luas banget ya, Squad? Nah, kalo kamu pengen tahu lebih banyak dan lebih lengkap materi tentang APBN dan APBD, bisa banget tuh nonton video belajar di ruangbelajar. Di sana bakal dijelaskan pakai animasi yang keren dan pastinya nggak bikin bosen. Daftar sekarang, yuk!

Referensi
Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga

Rancangan APBD DKI 2019 Naik Jadi Rp87,3 Triliun. Hendra Friana. tirto.id (daring). Tautan: https://tirto.id/c5Z9https://tirto.id/rancangan-apbd-dki-2019-naik-jadi-rp873-triliun-c5Z9

Artikel diperbarui 16 Desember 2020