Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri | Sejarah Kelas 9

Kalian sudah tahu kan tentang sistem Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan oleh Soekarno pada tahun 1959-1965? Yup! Sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara, saat itu Soekarno, memiliki dampak penyimpangan terhadap pancasila dan juga UUD 1945. Selain itu, bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin juga terjadi lho terhadap pelaksanaan politik luar negeri.

—

Keputusan-keputusan serta pemikiran Soekarno yang sepihak kala itu, berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia dimata dunia luar. Apa saja sih keputusan-keputusan yang telah diambil oleh presiden pertama kita ini ya?

Sedikitnya terdapat 5 hal yang dianggap sebagai penyimpangan daripada sistem Demokrasi Terpimpin era Soekarno:

1. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua

a) Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme.

b) Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme.

2. Membentuk poros Jakarta-Peking.

Maksud poros ini adalah Indonesia menjalin persahabatan yang erat dengan Republik Rakyat China, padahal pada waktu itu RRC merupakan blok komunis.

3. Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar

Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti:

a) Pembangunan Stadion Senayan Jakarta.

b) Penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo.

4. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa

Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB. Saat Malaysia resmi menjadi anggota DK tidak tetap PBB, Presiden Soekarno kemudian berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Pada saat itu PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota DK.

Atas dasar keputusan PBB tersebut, pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Keputusan Soekarno dengan keluarnya Indonesia dari PBB, membuat Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. Hal ini sangat merugikan dan sangat disayangkan.

5. Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno ingin Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.

Isi Dwi Komando Rakyat

a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

b) Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.

Jadi, menurut UUD 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas itu artinya Indonesia tidak memihak terhadap dua blok yang saat itu sedang konflik. Pada waktu itu, terjadi konflik antara Blok Barat dan juga Blok Timur, dan Indonesia tidak boleh memihak keduanya. Kemudian, konsep aktif memiliki makna bahwa Indonesia senantiasa ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia, bukan justru membuat ancaman terhadap perdamaian.

Nah, jika kalian ingin terus menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia, kamu bisa langganan ruangbelajar sekarang juga, lho! Yuk belajar sambil ditemani video-video animasi seru!